| Undang-undang |
Tentang |
| Nomor 1 |
Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Konvensi Ilo No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak |
| Nomor 2 |
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 |
| Nomor 3 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 |
| Nomor 4 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum |
| Nomor 5 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong |
| Nomor 6 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat |
| Nomor 7 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontan |
| Nomor 8 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeuleu. |
| Nomor 9 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai. |
| Nomor 10 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo. |
| Nomor 11 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| Nomor 12 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata. |
| Nomor 13 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam |
| Nomor 14 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |
| Nomor 15 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak. |
| Nomor 16 |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. |
| Nomor 17 |
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. |
| Nomor 18 |
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nifai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. |
| Nomor 19 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. |
| Nomor 20 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. |
| Nomor 21 |
Serikat Pekerja/Serikat Buruh. |
| Nomor 22 |
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 |
| Nomor 23 |
Pembentukan Provinsi Banten. |
| Nomor 24 |
Perjanjian International. |
| Nomor 25 |
Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000 - 2004. |
| Nomor 26 |
Pengadilan Hak Asasi Manusia |
| Nomor 27 |
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. |
| Nomor 28 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang. |
| Nomor 29 |
Perlindungan Varietas Tanaman |
| Nomor 30 |
Rahasia Dagang |
| Nomor 31 |
Desain Industri |
| Nomor 32 |
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. |
| Nomor 33 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000. |
| Nomor 34 |
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. |
| Nomor 35 |
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 |
| Nomor 36 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. |
| Nomor 37 |
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. |
| Nomor 38 |
Pembentukan Provinsi Gorontalo |
