Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 (UU/2011/9)
(2011) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg




Indonesian Presidential Emblem black.svg




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka mempunyai peranan penting guna menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang Undang tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Mengingat :     1. Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 20, Pasal21, Pasal 22E ayat (2), Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

3. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA <br dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH

KONSTITUSI.

Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1


Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Halaman:UU 8 2011.djvu/3 Halaman:UU 8 2011.djvu/4 Halaman:UU 8 2011.djvu/5 Halaman:UU 8 2011.djvu/6 Halaman:UU 8 2011.djvu/7 Halaman:UU 8 2011.djvu/8 Halaman:UU 8 2011.djvu/9 Halaman:UU 8 2011.djvu/10 Halaman:UU 8 2011.djvu/11 Halaman:UU 8 2011.djvu/12 Halaman:UU 8 2011.djvu/13 Halaman:UU 8 2011.djvu/14 Halaman:UU 8 2011.djvu/15 Halaman:UU 8 2011.djvu/16 Halaman:UU 8 2011.djvu/17 Halaman:UU 8 2011.djvu/18 Halaman:UU 8 2011.djvu/19 Halaman:UU 8 2011.djvu/20 Halaman:UU 8 2011.djvu/21 Halaman:UU 8 2011.djvu/22 Halaman:UU 8 2011.djvu/23 Halaman:UU 8 2011.djvu/24 Halaman:UU 8 2011.djvu/25 Halaman:UU 8 2011.djvu/26 Halaman:UU 8 2011.djvu/27 Halaman:UU 8 2011.djvu/28 Halaman:UU 8 2011.djvu/29 Halaman:UU 8 2011.djvu/30 Halaman:UU 8 2011.djvu/31 Halaman:UU 8 2011.djvu/32 Halaman:UU 8 2011.djvu/33 Halaman:UU 8 2011.djvu/34 Halaman:UU 8 2011.djvu/35