Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (UU/1974/8)
(1974) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1974
TENTANG
POKOK POKOK KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan;
  2. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang demikian itu diperlukan adanya suatu Undang undang yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan Pegawai Negeri yang dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja;
  3. bahwa Undang undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 263) dan beberapa peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan itu, dianggap tidak sesuai lagi, maka oleh sebab itu perlu diganti.
Mengingat:
  1. Pasal pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1), 27, dan 28 Undang Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Garis garis Besar Haluan Negara.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG UNDANG TENTANG POKOK POKOK KEPEGAWAIAN

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Undang undang ini yang dimaksud dengan:
a. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yangditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang undangan dan digaji menurut peraturan perundang undangan yang berlaku; b. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat dan

atau memberhentikan Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; c. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutip yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan kepaniteraan Pengadilan; d. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih Pegawai Negeri; e. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 2 (1) Pegawai Negeri terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil, dan b. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (2) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB II KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4 Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila Undang Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pasal 5 Setiap Pegawai Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab. Pasal 6 (1) Setiap Pegawai Negeri wajib menyimpan rahasia jabatan. (2) Pegawai Negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa Undang undang. Bagian Ketiga

Masukkan teks yang tidak akan diformat di sini Hak Pasal 7 Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya. Pasal 8 Setiap Pegawai Negeri berhak atas cuti. Pasal 9 (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan. (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan. (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka. Pasal 10 Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Bagian Keempat Pejabat Negara Pasal 11 Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara, di bebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. BAB III PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Bagian Pertama Tujuan Pembinaan Pasal 12 (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. (2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan berdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja. Bagian Kedua Kebijaksanaan Pembinaan Pasal 13 Kebijaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh berada di tangan Presiden. Pasal 14 Untuk lebih meningkatkan pembinaan, keutuhan, dan kekompakan serta dalam rangka usaha menjamin kesetiaan dan ketaatan penuh seluruh Pegawai Negeri Sipil terhadap Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat di dan Pemerintah, perlu dipupuk dan dikembangkan jiwa korps yang bulat dan kalangan Pegawai Negeri Sipil. Bagian Ketiga Formasi dan Pengadaan Pasal 15 Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. Pasal 16 (1) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah untuk mengisi formasi. (2) Setiap Warga Negara yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan, mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil. (3) Apabila pelamar yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diterima, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. (4) Calon Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memulai masa percobaan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan selama lamanya 2 (dua) tahun. Bagian Keempat Kepangkatan, Jabatan, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pasal 17 (1) Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu. (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam sesuatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu. Pasal 18 (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler. (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (4) Syarat syarat kenaikan pangkat reguler adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dan syarat syarat obyektip lainnya. (5) Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan. (6) Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. Pasal 19 Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat syarat obyektip lainnya. Pasal 20 Untuk lebih menjamin obyektipitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan. Pasal 21 Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal. Pasal 22 Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja. Pasal 23 (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena: a. Permintaan sendiri; b. telah mencapai usia pensiun; c. adanya penyederhanaan organisasi Pemerintah; d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat. (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena: a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat. (4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena: a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; b. ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan atau Pemerintah. Pasal 24 Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan, dikenakan pemberhentian sementara. Pasal 25 Untuk memperlancarkan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Menteri atau pejabat lain. Halaman:UU 8 1974.djvu/6 Halaman:UU 8 1974.djvu/7 Halaman:UU 8 1974.djvu/8 Halaman:UU 8 1974.djvu/9 Halaman:UU 8 1974.djvu/10 Halaman:UU 8 1974.djvu/11 Halaman:UU 8 1974.djvu/12 Halaman:UU 8 1974.djvu/13 Halaman:UU 8 1974.djvu/14 Halaman:UU 8 1974.djvu/15 Halaman:UU 8 1974.djvu/16 Halaman:UU 8 1974.djvu/17 Halaman:UU 8 1974.djvu/18 Halaman:UU 8 1974.djvu/19 Halaman:UU 8 1974.djvu/20 Halaman:UU 8 1974.djvu/21 Halaman:UU 8 1974.djvu/22 Halaman:UU 8 1974.djvu/23 Halaman:UU 8 1974.djvu/24