Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 (UU/1974/11)
(1974) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 42 UU No. 28 Tahun 2014)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 1974
TENTANG
PENGAIRAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang:
a. bahwa air beserta sumber sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai manfaat serba guna dan dibutuhkan manusia sepanjang masa, baik di bidang ekonomi sosial maupun budaya;
b. bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran Rakyat secara adil dan merata.
c. bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
d. bahwa Algemeen Waterreglement Tahun 1936 belum berlaku untuk seluruh Indonesia dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan pengairan dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini;
e. bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, perlu adanya Undang undang mengenai pengairan yang bersifat nasional dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan teknologi, guna dijadikan landasan bagi penyusunan peraturan perundang undangan selanjutnya.
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis garis Besar Haluan Negara;
3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
5. Undang undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);
6. Undang undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
7. Undang undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
8. Undang undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
Halaman:UU 11 1974.djvu/2 Halaman:UU 11 1974.djvu/3 Halaman:UU 11 1974.djvu/4 Halaman:UU 11 1974.djvu/5 Halaman:UU 11 1974.djvu/6 Halaman:UU 11 1974.djvu/7 Halaman:UU 11 1974.djvu/8 Halaman:UU 11 1974.djvu/9 Halaman:UU 11 1974.djvu/10 Halaman:UU 11 1974.djvu/11 Halaman:UU 11 1974.djvu/12 Halaman:UU 11 1974.djvu/13