Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999

Dari Wikisource Indonesia, perpustakaan bebas berbahasa Indonesia

←

1998

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999

2000

→

Undang-undang	Tentang
Nomor 1	Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters).
Nomor 2	Partai Politik.
Nomor 3	Pemilihan Umum.
Nomor 4	Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 5	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Nomor 6	Pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum.
Nomor 7	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000.
Nomor 8	Perlindungan Konsumen.
Nomor 9	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
Nomor 10	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang.
Nomor 11	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate.
Nomor 12	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
Nomor 13	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara.
Nomor 14	Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil.
Nomor 15	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.
Nomor 16	Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
Nomor 17	Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Nomor 18	Jasa Konstruksi.
Nomor 19	Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour (Konvensi Ilo Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
Nomor 20	Pengesahan IlO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).
Nomor 21	Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan).
Nomor 22	Pemerintahan Daerah.
Nomor 23	Bank Indonesia.
Nomor 24	Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar.
Nomor 25	Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
Nomor 26	Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.
Nomor 27	Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
Nomor 28	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Nomor 29	Pengesahan International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).
Nomor 30	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Nomor 31	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Nomor 32	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998.
Nomor 33	Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998.
Nomor 34	Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
Nomor 35	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Nomor 36	Telekomunikasi.
Nomor 37	Hubungan Luar Negeri.
Nomor 38	Pengelolaan Zakat.
Nomor 39	Hak Asasi Manusia.
Nomor 40	Pers.
Nomor 41	Kehutanan.
Nomor 42	Jaminan Fidusia.
Nomor 43	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Nomor 44	Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
Nomor 45	Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong.
Nomor 46	Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Nomor 47	Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang.
Nomor 48	Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeulue.
Nomor 49	Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Nomor 50	Pembentukan Kabupaten Boalemo.
Nomor 51	Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
Nomor 52	Pembentukan Kabupaten Lembata.
Nomor 53	Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam.
Nomor 54	Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Nomor 55	Pembentukan Kabupaten Landak.
Nomor 56	Rakyat Terlatih.

[sunting] Pranala luar

• Koleksi vlsm.org