Rancangan produk hukum Indonesia

DAFTAR RANCANGAN  UNDANG-UNDANG

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2005-2009

NO

NAMA RUU

KETERANGAN

1

RUU tentang Lembaga Kepresidenan

2

RUU tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008

3

RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan

4

RUU tentang Komisi Omdusman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008

5

RUU tentang Dewan Pertimbangan Presiden

6

RUU tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

7

RUU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999

8

RUU tentang Rahasia Negara

9

RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

10

RUU tentang mata Uang

11

RUU tentang Keimigrasian

12

RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

13

RUU tentang Perkreditan Perbankan

14

RUU tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008

15

RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan

16

RUU tentang Perubahan Atas UU No.2 tahun 1992 tentang usaha Perasuransian

17

RUU tentang Pasar Modal

18

RUU tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

19

RUU tentang Restrukturisasi utang perseroan

20

RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Secondary Mortgage Facilities/SMF)

21

RUU tentang perubahan UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas

22

RUU tentang Perubahan Atas UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah  dan Restribusi Daerah

23

RUU tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

24

RUU tentang Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bitung

25

RUU tentang Jaminan  Pemeliharaan Kesehatan  Masyarakat

26

RUU tentang Kesehatan

27

RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

28

RUU Perubahan Atas UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

29

RUU tentang Keolahragaan

30

RUU tentang Badan Hukun Pendidikan

31

RUU tentang Guru

32

RUU tentang Perubahan Atas UU No.15 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak Pidana Terorisme

33

RUU tentang Perfilman

34

RUU tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

• Draf Naskah Akademik RUU Anti Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak
• Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak
• Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007

35

RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 1999 tentang Ibadah Haji

36

RUU tentang Peradilan Agama

37

RUU tentang Perlindungan saksi dan korban (Versi Koalisi Perlindungan Saksi)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

38

RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi

• Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi (2003)
• Rancangan Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi (2006)
• Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi (2008)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008

39

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

40

RUU tentang Pemberlakuan dan Penerapan KUHP

41

RUU tentang Hukum Acara Pidana

42

RUU tentang Narkotika

43

RUU Tentang Perubahan  atas UU No. 25 tahun 2003 tentang perubahan Atas UU No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

44

RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (Internasional Conventin for the Suppression of Terrorist Bombing)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006

45

RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (Internasional  Convention for the Suppression of The Financing of terrorism)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006

46

RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional melawan Kejahatan Transnasional Terorganisasi (United Nations  Conventions Against Transnational Organized Crime)

47

RUU tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan menghukum Perdagangan, terutama Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi PBB melawan TOC (Protocol to Prevent, suppress, and Punish Trafficking in person, Especially Woman and Children)

48

RUU tentang Pengesahan Protokol Pemberantasan Penyelundupan Imigran baik melalui Darat, laut dan udara, supplemen Konvensi PBB melawan  TOC (Protocol Against The Suggling of Migrants By Land, Sea and Air)

49

RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa menentang Korupsi, 2003 (United Nations Conventions Againts Corruption, 2003)

50

RUU tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)

51

RUU tentang Sekuritisasi

52

RUU tentang Mineral dan Batubara

53

RUU tentang Energi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007

54

RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian

55

RUU tentang Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

56

RUU tentang Perubahan Undang-undang No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan 

57

RUU tentang Perposan

58

RUU tentang Perubahan Undang-undang 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

59

RUU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

60

RUU tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional

61

RUU tentang Perubahan Atas UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

62

RUU tentang Perubahan UU No.14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

63

RUU tentang Perubahan UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

64

RUU tentang Penanggulangan Bencana

65

RUU tentang Perubahan atas UU no. 9 tahun 1990 tentang Pariwisata

66

RUU Pembentukan Daerah Privinsi dan Kabupaten/Kota

67

RUU tentang Hak Milik atas Tanah

68

RUU tentang Pengambilalihan Lahan untuk Kepentingan umum

69

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria

70

RUU tentang Konflik Kepentingan Pejabat Publik

71

RUU tentang Perbahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

72

RUU tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

73

RUU tentang Perubahan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

74

RUU tentang Perubahan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

75

RUU tentang Pemberian Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Lainnya

76

RUU tentang Bendera, bahasa, lambang negara dan Lagu Kebangsaan

77

RUU tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional

78

RUU tentang Etika Kehidupan Berbangsa

79

RUU Perubahan atas Undang-undang No.39 Tahun 1997 tentang Hukum Pidana Militer

80

RUU tentang Hukum Acara Perdata

81

RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata

82

RUU tentang Tindak Pidana terhadap penyelenggaraan Peradilan (Contempt of court)

83

RUU tentang Pembatasan Kasasi

84

RUU tentang Kode Etik Hakim

85

RUU tentang Balai Harta Peninggalan

86

RUU tentang Keistimewaan Daerah

• RUU KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

87

RUU tentang Pengangkatan Harta Karun

88

RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

89

RUU tentang Penghapusan Perkosaan, dan Kekerasan Seksual

90

RUU tentang Penghapusan Pelecehan seksual di Tempat kerja

91

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau Pekerja di sektor informal

92

RUU tentang Anti Penyiksaan

93

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 39 tahun 2004 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri

94

RUU tentang Prekursor

95

RUU tentang Lembaga Negara

96

RUU tentang Perlindungan Harga Komoditas Pertanian dan Pangan 

97

RUU tentang Hak Paten Komoditas Pertanian

98

RUU tentang Perlindungan terhadap Pekerja HAM

99

RUU tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Permasyarakatan

100

RUU tentang Perubahan Atas UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian Internasional

101

RUU tentang Hak-hak masyarakat Adat

102

RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Dagang

103

RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Institusi

104

RUU tentang Perubahan/Penggantian atas UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

105

RUU tentang Perkumpulan  

106

RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

107

RUU tentang Pemanfaatan Perariran  Indonesia dan Zone Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia dan Zone Tambahan

108

RUU tentang Jaminan Hipotik Sekunder

109

RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI

110

RUU tentang Administrasi/Ketatalaksanaan Administrasi Pemerintah

111

RUU tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja migran dan anggota Keluarganya (The Int' Cinvention of protection of migrant in workers and Their Families)

112

RUU tentang Pengesahan Konvensi Opsional Konvensi hak Anak Tentang Perdagangan anak, pornografi anak, dan prostitusi Anak

113

RUU tentang  Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap  Perempuan

114

RUU tentang Kesetaraan Gender

115

RUU tentang Perubahan UU No. 56/Prp/tahun 1960 Tentang penetapan luas Tanah Pertanian

116

RUU tentang Perlindungan  dan Pengamanan data Digital

117

RUU tentang Perubahan UU No. 4 PNPS tahun 1963 Tentang Pengamanan terhadap barang cetakan yang dapat mengganggu Ketertiban

118

RUU tentang Pengadilan Perikanan

119

RUU tentang Perubahan Atas UU No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

120

RUU tentang Perubahan atas UU No. 3 tahun 1982 tentang Wajib  daftar Perusahaan

121

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 6 tahun 1968 Tentang PMDN

122

RUU tentang Pinjaman Luar Negeri

123

RUU tentang Restruturisasi Perbankan

124

RUU tentang Perdagangan

125

RUU tentang Tata cara Penyusunan APBN

126

RUU tentang Sistem standar Nasional Indonesia

127

RUU tentang Perkreditan Perbankan

128

RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

129

RUU tentang Tekhnologi Informasi

130

RUU tentang Pengelolaan Piutang Negara

131

RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara

132

RUU tentang Obligasi

133

RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.10 Tahun 1965 tentang Kepabeanan

134

RUU tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

135

RUU tentang Pengampunan Pajak

136

RUU tentang Demokrasi Ekonomi

137

RUU tentang Pengangkutan Udara

138

RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi

139

RUU tentang Sistem Resi Gudang

140

RUU tentang Perubahan/Penggantian atas UU No.2tahun 1981tentang Meteorologui Legal

141

RUU tentang Transfer Dana secara Elektronik

142

RUU tentang Akuntan Publik

143

RUU tentang Cyber Crime

144

RUU tentang Lelang

145

RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara

146

Ruu tentang jaring Pengamanan sistem Keuangan Indonesia

147

RUU tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan tata tertib perpajakan

148

RUU tentang Perubahan UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

149

RUU tentang Perubahan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

150

RUU tentang Transfer Dana secara Elektronik

151

RUU tentang Bentuk Kredit Peminjaman Bank dan Hipotik Bagi Perempuan

152

RUU tentang Badan Usaha  di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi

153

RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

154

RUU tentang Perkreditan Usaha dan KUKM

155

RUU tentang Usaha Simpan Pinjam Koperasi

156

RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

157

RUU tentang lalu lintas Barang dan jasa

158

RUU tentang Karantina Kesehatan

159

RUU tentang Praktik Kefarmasian

160

RUU tentang Praktik Perawat

161

RUU tentang Praktik Bidan

162

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

163

RUU tentang Bahan Berbahaya

164

RUU tentang Perubahan Atas UU No.16 tahun 1985 tentang Rumah susun

165

RUU tentang sistem Pengupahan Nasional

166

RUU tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.185 tentang Dokumen identitas Pelaut

167

RUU tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

168

RUU tentang Bagi hasil Perikanan

169

RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi

170

RUU tentang Perubahan/Penggantian Atas UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

171

RUU tentang Perubahan UU No.43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Pegawai Negeri Sipil)

172

RUU tentang Etika Pemerintahan

173

RUU tentang Perubahan Atas UU No.12 tahun 2003

174

RUU tentangPerubahan tentang UU No.22 Tahun 2003tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD

175

RUU tentang Perubahan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

176

RUU tentang Perubahan UU No.12 Tahun 1980 tentang Hak-Hak Keuangan Lembaga Tertingg dan Tinggi Negara.

177

RUU tentang Administrasi Pemerintah

178

RUU tentang Perilaku Aparat Negara

179

RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

180

RUU tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil Political Rights (ICCPR)

181

RUU tentang Partai Politik

182

RUU tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan 

183

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

184

RUU tentang tindakan Kepolisian terhadap Anggota DPR< DPD dan DPRD

185

RUU tentang Pemerintah Pusat

186

RUU tentang Kepegawaian Daerah

187

RUU tentang Peran Serta Masyarakat

188

RUU tentang wajib Serah Arsip/Dokumen

189

RUU tentang Kepegawaian POLRI

190

RUU tentang Kesekretariatan Negara

191

RUU tentang hukum Terapan Peradilan Agaman

192

RUU tentang Perubahan Atas UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

193

RUU tentang Kerukunan Umat Beragama

194

RUU tentang Pembentukan Pengadilan inggi Agama

195

RUU tentang Badan Hukum Pendidikan

196

RUU tentang Sistem Nasional Perpustakaan

197

RUU tentang Penyempurnaan  UU No.4 tahun 1990 tentang Serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

198

RUU tentang Pendidikan Kewarganegaraan

199

RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

200

RUU tentang standard Pelayanan Publik

201

RUU tentang Administrasi Kependudukan

202

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

203

RUU tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

204

RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

205

RUU tentang Pengaturan Hak-hak Perempuan

206

RUU tentang Pengesahan  Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

207

RUU tentang Pengesahan The  Covention on the prevention and Punishmenent of the Crime of Genocide

208

RUU tentang Pengesahan The Slavery Convention of 1926

209

RUU tentang Pengesahan The convention For Suppression of Traffic  Persond and of Exploitation of the Prostitution of Others)

210

RUU tentang Pengesahan Convention on The Means of Prohibitng and Preventing  Illicit Trafic;Import, Export and Transfer of Cultural  Heritage (1976)

211

RUU tentang Pengesahan The 1951 Convention Relating to the status  of Refugees

212

RUU tentang Penyuluhan 

213

RUU tentang Insinyur

214

RUU tentang Kepemudaan

215

RUU tentang Pahlawan

216

RUU tentang Komiunitas adat Terpencil

217

RUU tentang Pengumpulan Uang dan Barang

218

RUU tentang Penyandang  Masalah Tuna Sosial

219

RUU tentang Hubungan Etnisitas

220

RUU tentang Perubahan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

221

RUU tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

222

RUU tentang Kebudayaan

223

RUU tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)

224

RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

225

RUU tentang Kelautan

226

RUU tentang Pesisir

227

RUU tentang Peternakan  dan Kesehatan Hewan 

228

RUU tentang Pemberantasan  Tindak Pidana Penebangan Hutan Secara Ilegal (Illegal Logging)

229

RUU tentang  Perlindungan Petani 

230

RUU tentang Peternakan

231

RUU tentang Kesehatan Hewan

232

RUU tentang Diversifikasi  Pangan

233

RUU tentang Lahan Subur Pertanian 

234

RUU tentang Pengelolaaan Sumber Daya Alam

235

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik

236

RUU tentang Keamanan Hayati dan Pangan

237

RUU tentang Pengesahan  Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap  Lintas Batas

238

RUU tentang Perubahan  UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

239

RUU tentang Geologi

240

RUU tentang Konservasi  Tanah dan Air

241

RUU tentang Pengesahan Konvensi Stockholm mengenai Persistent Organic Pollutant

242

RUU tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam mengenai Prior Informed Consent  untuk bahan-bahan Kimia Berbahaya dan Pestisida dalam Perdagangan  Internasional

243

RUU tentang Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources for Food and Agricultur

244

RUU tentang Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

245

RUU tentang tata informasi Geografis Nasional

246

RUU tentang Survei dan Pemetaan Nasional

247

RUU tentang Kebumian

248

RUU tentang Meteorologi dan Geofisika

249

RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional

250

RUU tentang Keantariksaan

251

RUU Perubahan atas UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

252

RUU tentang Perubahan Atas UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

253

RUU tentang Perubahan/Penggantian  Atas UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

254

RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan

255

RUU tentang Perubahan UU yang menetapkan Perpu No.1 Tahun 2004 tentang Penambangan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/Kawasan Lindung

256

RUU tentang Perubahan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

257

RUU tentang Perubahan  UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman

258

RUU tentang Bela Negara

259

RUU tentang Penggunaan Wilayah Negara Indonesia

260

RUU tentang Perubahan UU No.23/Prp?1959 tentang Keadaan Bahaya

261

RUU tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

262

RUU tentang Komponen Cadangan

263

RUU tentang Komponen Pendukung

264

RUU tentang Pertahanan dan Keamanan Negara

265

RUU tentang Pelatihan Dasar Kemiliteran Secara Wajib

266

RUU tentang Pengabdian di bidang Pertahanan sesuai dengan Profesi

267

RUU tentang Perbantuan TNI kepada POLRI (Dalam rangka tugas keamanan)

268

RUU tentang Intelijen Negara

269

RUU tentang Pengesahan Perjanjian Pelanggaran ujicoba Nuklir secara menyeluruh

270

RUU tentang Pengesahan Konvensi Pelanggaran menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil

271

RUU tentang Otonomi Khusus  bagi Daerah Istimewa Yogyakarta

272

RUU tentang Perubahan Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

273

RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat  Adat dan Tradisinya

274

RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

275

RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

276

RUU tentang Perubahan UU No.34 Tahun 1999 tentang Kekhususan  Daerah Khusus Ibukota Jakarta

277

RUU tentang UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darrusalam

278

RUU tentang Perubahan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

279

RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali

280

RUU tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menjadi Undang-undang

281

RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

282

RUU tentang Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

283

RUU tentang Perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia