Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kelautan

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kelautan


RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,



Menimbang 
a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui secara internasional sebagai suatu negara kepulauan merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
b. bahwa wilayah laut adalah bagian terbesar wilayah Indonesia yang mempunyai posisi strategis dari berbagai aspek lingkungan hidup, ekologi, ekonomi, sosial, politik, pertahanan dan keamanan yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
c. bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk negara kesatuan berwawasan nusantara perlu memiliki paradigma baru Indonesia masa depan yang berorientasi kelautan di segala bidang pembangunan;
d. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang kelautan masih dilaksanakan secara sektoral sehingga diperlukan kebijakan dan pengaturan di bidang kelautan yang bersifat terpadu;
e. bahwa diperlukan pengimplementasian United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 dalam perundang-undangan nasional;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu membentuk Undang-Undang tentang Kelautan.
Mengingat
Pasal 5, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan :

Menetapkan :


UNDANG-UNDANG TENTANG KELAUTAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Eksplorasi dan eksploitasi laut adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi dan menghasilkan sumber daya non-hayati di laut sebagai salah satu upaya pemanfaatan laut secara optimal.
2. Hak lintas damai adalah hak semua kapal untuk melintas secara damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia secara terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
3. Hak lintas transit adalah hak semua kapal dan pesawat udara asing untuk melakukan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat yang terletak antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;
4. Kelautan adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di wilayah laut yang meliputi permukaan laut, kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya, landas kontinen termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pesisir, pantai, pulau kecil, serta ruang udara diatasnya;
5. Kemaritiman adalah bagian dari kegiatan di laut yang mengacu pada pelayaran/ pengangkutan laut, perdagangan (sea-borne trade), navigasi, keselamatan pelayaran, kapal, pengawakan, pencemaran laut, wisata laut, kepelabuhanan baik nasional maupun internasional, industri dan jasa-jasa maritim;
6. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekologi, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian;
7. Konvensi adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (1982 United Nations Convention on the Law of the Sea);

8. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional;

9. Masyarakat pesisir adalah kelompok masyarakat yang berada di sekitar wilayah pesisir yang mata pencahariannya bergantung pada pemanfaatan sumberdaya di laut, pesisir dan jasa-jasa lingkungan.
10. Menteri adalah Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang kelautan.
11. Negara Kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
12. Negara maritim adalah negara yang mempunyai kegiatan maritim sebagai penggerak utama dan andalan di bidang ekonomi yang didukung kekuatan armada sipil dan militer yang memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan rakyat.
13. Negara pantai adalah negara yang mempunyai pantai sehingga padanya melekat kewajiban dan hak terhadap penggunaan sumber daya laut di zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen sesuai dengan peraturan perundagan-undangan dan ketentuan hukum internasional.
14. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.
15. Pemanfaatan laut berkelanjutan adalah penggunaan laut secara optimal untuk kepentingan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.
16. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.
17. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut yang mengganggu pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ketentuan hukum internasional.
18. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang;
19. Pulau-pulau kecil adalah beberapa daratan yang terbentuk secara alami dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang dengan luas 10.000 km2 atau kurang dan berpenduduk 20.000 orang atau kurang atau tidak berpenghuni yang membentuk kesatuan ekologis dan ekosistem sebagai negara kesatuan yang berwawasan nusantara.
20. Riset ilmiah kelautan adalah kegiatan penelitian di laut dengan menggunakan metode dan teknologi tertentu untuk memanfaatkan sumberdaya laut secara berkelanjutan.
21. Sumberdaya alam di laut adalah keanekaragaman sumberdaya hayati, non-hayati dan energi mencakup ekosistem dan ekologi spesies laut.
22. Sumber daya pesisir adalah sumber daya alam, buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir.
23. Sumber pencemaran laut adalah sumber pencemaran laut yang berasal dari kegiatan di darat, di kapal, eksplorasi dan eksploitasi, dari udara, dan dumping sesuai dengan ketentuan hukum internasional.
24. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kedaulatan wilayahnya yang merupakan satu kesatuan dari berbagai aspek ekonomi, ekologi, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan keamanan yang menjadikannya Indonesia adalah negara utuh menyeluruh sebagai negara kesatuan yang berdaulat.
25. Wilayah pesisir adalah wilayah peralihan/bertemunya antara lautan dan daratan atau wilayah daratan yang masih ada pengaruhnya dari lautan dan wilayah lautan yang masih ada pengaruhnya daratan yang batas-batasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2


Ruang Lingkup undang-undang ini meliputi wilayah kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi laut.


BAB III
ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 3


Undang-undang tentang Kelautan ini berdasarkan pada asas-asas kedaulatan, tanggung jawab negara, pembangunan berkelanjutan, keterpaduan, ekologis, kehati-hatian, kemandirian, prioritas kepentingan nasional, kerakyatan dan berkeadilan.


Pasal 4


Tujuan Undang-undang tentang Kelautan adalah:
(1) Mewujudkan negara kelautan dan maritim yang maju, aman dan sejahtera.
(2) Menciptakan laut yang lestari, aman, serta teridentifikasi sumberdayanya laut dalam yurisdiksi nasional dan diluar yurisdiksi nasional.
(3) Memanfaatkan sumberdaya kelautan dan kekayaan laut dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas dan dasar samudera dalam secara berkelanjutan sebesar-besarnya bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
(4) Menciptakan sumberdaya manusia kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.
(5) Membentuk pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional (oceans governance).
(6) Mengembangkan budaya dan atau pengetahuan kebaharian bagi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasikan kelautan.


Pasal 5

Sasaran Undang-undang tentang kelautan adalah :
(1) Terciptanya wawasan dan budaya kelautan melalui Pembangunan Sumber daya manusia, Pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi, Penyelenggaraan negara dan upaya-upaya lain untuk memasyarakatkan nilai-nilai budaya kelautan.
(2) Terwujudnya kedaulatan secara nyata di wilayah laut melalui pengembangan kemampuan pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di wilayah laut.
(3) Terwujudnya industri-industri dan jasa kelautan yang maju dan kuat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(4) Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah kelautan secara serasi, berkelanjutan dan berkeadilan.
(5) Terwujudnya tata dan tertib hukum nasional di bidang kelautan.

BAB IV
KEDAULATAN DAN HAK-HAK BERDAULAT NEGARA DI LAUT DALAM
YURISDIKSI NASIONAL DAN KEWENANGAN NEGARA DI LUAR YURISDIKSI
NASIONAL

Bagian Kesatu
Perairan dalam Yurisdiksi Nasional Indonesia dan rejim hukumnya.

Pasal 6

(1) Indonesia mempunyai kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksi atas kawasan laut yang berada di dalam yurisdiksi nasional.
(2) Negara wajib menetapkan batas-batas / delimitasi wilayah negara di laut dengan negara lain.
(3) Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau- pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya sebagai wilayah perairan Indonesia yang merupakan bagian integral dari wilayah Negara Republik Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.
(4) Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi Laut Teritorial, Perairan Kepulauan, dan Perairan Pedalaman serta ruang udara di atas Laut Teritorial, Perairan Kepulauan dan Perairan Pedalaman dan dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk sumber

kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pasal 7 (1) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang ditarik dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan. (2) Laut Teritorial Indonesia berada di bawah kedaulatan negara yang meliputi permukaan laut, dasar laut dan tanah dibawahnya serta udara di atasnya . (3) Di Laut Teritorial Indonesia terdapat hak lintas damai bagi kapal asing. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laut Teritorial Indonesia diatur dengan undang-undang. Pasal 8 (1) Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap Perairan Kepulauan. (2) Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap Perairan Pedalaman. (3) Kapal asing dapat diberikan hak lintas damai dan hak lintas alur kepulauan melewati Laut Teritorial, Perairan Kepulauan Indonesia, dan selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional (transit sea lanes passage). (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Laut teritorial, Perairan Kepulauan Indonesia, Perairan Pedalaman diatur dengan undang-undang. Bagian Kedua Perairan di bawah hak-hak berdaulat negara Pasal 9 (1) Indonesia memiliki hak berdaulat atas kekayaan alam dan yurisdiksi tertentu di Zona Tambahan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Landas Kontinen Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Yurisdiksi dan wewenang negara di Zona Tambahan tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan hukum laut internasional. Pasal 10 (1) Indonesia mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia diatur dengan Undang-undang. Pasal 11 (3) Indonesia mempunyai hak berdaulat dan yurisdiksi di Landas Kontinen Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Landas Kontinen Indonesia diatur dengan Undang-undang. 7 Bagian ketiga Penetapan Alur Laut Kepulauan dan Keselamatan Pelayaran/Navigasi Pasal 12 (1) Guna menjamin hak lintas- damai (“innocent passage”) dari kapal-kapal niaga dan pesawat udara komersial asing untuk lewat berlayar/ terbang melintasi perairan kepulauan Indonesia, Pemerintah wajib menetapkan satu atau lebih Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional yang berlaku. (2) Guna kelancaran lalu lintas dan mencegah terjadinya kecelakaan, Pemerintah dapat menetapkan suatu pengaturan Pemisah Lalu Lintas (“Traffic Separation Scheme”/ TSS) di selat- selat yang digunakan untuk pelayaran internasional dan di perairan kepulauan/ nusantara, dengan memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional yang berlaku. (3) Semua kapal yang melakukan pelayaran dan melakukan lintas- damai di laut wilayah dan perairan kepulauan / nusantara dan lintas transit di selat-selat yang dipergunakan untuk pelayaran internasional, wajib memenuhi persyaratan tentang keselamatan kapal dan navigasi serta ketentuan hukum tentang pencegahan pencemaran laut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan hukum internasional yang berlaku. Bagian keempat Kapal Indonesia Pasal 13 (1) Kapal Indonesia wajib didaftarkan dan memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Undang-Undang tentang pendaftaran kapal dan Undang-undang lain yang berlaku. (2) Kapal yang telah didaftar sesuai dengan ayat (1) diatas, dapat diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagai bukti kebangsaan dan kewajiban untuk mengibarkan Bendera Indonesia. (3) Setiap kapal berbendera Indonesia dan kapal asing yang melayari wilayah perairan / laut Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal dan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Kewenangan Negara di luar yurisdiksi nasional Pasal 14 Diluar yurisdiksi nasional Indonesia memiliki kewenangan di laut lepas dan dasar laut dalam atas kapal dan anjungan berbendera Indonesia, instalasi, bangunan serta pulau buatan sesuai dengan Hukum Laut Internasional yang berlaku. 8 Pasal 15 (1) Laut Lepas diperuntukkan bagi semua negara untuk melakukan kegiatan- kegiatan dengan tujuan damai. (2) Indonesia memiliki kebebasan di laut lepas, yaitu : kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut, kebebasan membangun pulau buatan dan instalasi lainnya, kebebasan menangkap ikan, kebebasan melakukan riset ilmiah kelautan. (3) Pelaksanaan kebebasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan semua hal yang ada di Laut Lepas mengacu pada Konvensi dan ketentuan Hukum Laut Internasional yang berlaku. (4) Disamping kebebasan dimaksud pada ayat (2). Indonesia memiliki beberapa kewajiban di laut lepas : a. Kewajiban memberantas kejahatan-kejahatan internasional di laut. b. Kewajiban memberikan pertolongan di laut. c. Mencegah dan menanggulangi pencemaran laut. d. Mengawasi kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya, pengawasan teknis, administratif dan sosial Pasal 16 (1) Pemerintah menetapkan Dasar Laut Dalam sebagai dasar laut di luar Landas Kontinen Indonesia. (2) Pemerintah menetapkan Dasar Laut Dalam sebagai warisan bersama umat manusia yang pengurusannya termasuk pengurusan kekayaan alamnya diatur oleh Badan Otorita Dasar Laut Internasional. (3) Tidak satupun negara yang dapat menuntut kedaulatan atau hak-hak berdaulat atas kawasan Dasar Laut Dalam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Indonesia di Dasar Laut Dalam diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB V PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KELAUTAN Pasal 17 (1) Pemerintah wajib melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan agar dapat memanfaatkan sumber daya kelautan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengatur, mendorong, melakukan dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan dan penerapan iptek kelautan. Pemerintah memanfaatkan sumber daya kelautan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona 9 Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Laut Lepas dan Dasar Laut Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Laut Internasional yang berlaku. (3) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan : a. dilaksanakan untuk tujuan damai; b. dilakukan dengan metode ilmiah yang tepat; c. tidak dibenarkan mengganggu penggunaan laut lainnya. d. hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh pemerintah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan. e. sesuai dengan konvensi dan semua ketentuan Hukum Laut Internasional (4) Pemerintah wajib menyusun, mengelola, memelihara dan mengembangkan Bank Data Kelautan. (5) Pemerintah wajib menetapkan baku mutu kelautan yang meliputi aspek hidrologi, aspek oseanografi, aspek meteorologi, dan aspek ekologi. (6) Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen, izin kepada pihak Negara asing atau Badan / Organisasi Internasional untuk melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan dapat ditangguhkan, dalam hal : a. akan ada dampak tidak baik terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. b. melibatkan suatu pemboran di Landas Kontinen, mengunakan eksplosif atau ada zat/substansi yang akan merusak lingkungan laut; c. pembuatan suatu bangunan konstruksi, beroperasinya suatu pulau atau instalasi buatan ; d. ada kewajiban / hutang yang belum diselesaikan dari penelian ilmiah kelautan yang sebelumnya pernah dilakukan kepada Negara / Pemerintah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VI TATA RUANG KELAUTAN Pasal 18 (1) Pemerintah melakukan penataan ruang wilayah kelautan berdasarkan nilai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, geokultural, fungsi kawasan; aspek kegiatan lainnya termasuk perikanan, pelayaran, pariwisata, pemanfaatan sumberdaya alam, penelitian; dan aspek lingkungan hidup. (2) Pemerintah melakukan inventarisasi potensi sumberdaya kekayaan kelautan secara berkala dan berkelanjutan sebagai sumber informasi pemanfaatan tata ruang kelautan. 10 (3) Pemanfaatan ruang kelautan bertujuan: a) terselenggaranya pemanfaatan ruang kelautan berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. b) terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kelautan kawasan lindung dan kawasan budidaya. (4) Pemerintah melaksanakan politik pemetaan kelautan nasional yang meliputi ruang udara, permukaan air, kolom air, dasar laut, tanah di bawah dasar laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil termasuk pemetaan sumber kekayaan kelautan. (5) Rencana Tata Ruang Laut Nasional ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan. BAB VII PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN LAUT Bagian Kesatu Bidang-bidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Pasal 19 (1) Laut dapat dimanfaatkan dan didayagunakan dalam bidang pemenuhan kebutuhan dasar manusia, bidang sumber bahan dasar dan energi serta bidang kegiatan industri dan benda-benda berharga. (2) Pemerintah mendorong dan mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan kelautan baik di wilayah pesisir maupun di laut untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. (3) Pemerintah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metoda dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang tepat tanpa menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut atau membahayakan kegiatan di laut atau sumber kekayaan kelautan. (4) Pemerintah melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Laut Internasional yang berlaku. Bagian Kedua Perikanan Pasal 20 (1) Pemerintah melakukan kegiatan perikanan dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungannya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat. (2) Pemerintah melakukan pengelolaan perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk tercapainya manfaat 11 yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Pertambangan dan energi di laut Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur semua pertambangan yang terdapat dalam wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat. (2) Pemerintah mengembangkan dan memanfaatkan energi yang berasal dari laut dan udara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambangan dan energi di laut diatur dengan Peraturan Perundang-undangan. Bagian Keempat Pelayaran Pasal 22 (1) Pemerintah mengatur penyelenggaraan pelayaran guna menunjang perdagangan dan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. (2) Pemerintah menyusun dan megembangkan sistem pelayaran berdasarkan konsep sistem transportasi nasional dengan memperhatikan ketentuan hukum internasional. (3) Pemerintah melaksanakan asas kabotase dalam angkutan laut dalam negeri oleh pelayaran nasional, pelayaran rakyat dan asas pangsa angkutan yang wajar dalam angkutan dari dan ke luar negeri. (4) Pemerintah membangun industri maritim termasuk armada nasional yang kuat, tangguh dan handal beserta sarana dan prasarana penunjangnya. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelayaran diatur dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kelima Wisata Laut Pasal 23 (1) Pemerintah menyelenggarakan kepariwisataan di laut yang dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. (2) Pemanfaatan dan pengelolaan wisata laut berdasarkan tata ruang wilayah dilaksanakan dengan asas kelestarian, berkelanjutan, keterpeliharaan, dan memperhatikan aspek ekologis kawasan serta 12 melibatkan peran serta masyarakat adat, masyarakat lokal dan masyarakat pesisir sebagai pemangku kepentingan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepariwisataan dan wisata laut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Keenam Industri Dan Jasa Kelautan Pasal 24 (1) Pemerintah membangun industri dan jasa kelautan untuk kesejahteraan rakyat. (2) Pemerintah membangun dan meningkatkan keterpaduan sektor-sektor terkait yang mencakup sarana dan prasarana, Ilmu dan teknologi, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam industri dan jasa kelautan. (3) Untuk mewujudkan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah memberikan insentif dan kemudahan di bidang fiskal, pendanaan dan fasilitas lainnya. (4) Pemerintah menetapkan bidang usaha industri kelautan untuk penanaman modal dalam negeri dan modal asing. (5) Pemerintah menetapkan bidang usaha jenis industri kelautan termasuk dalam kelompok industri kecil. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai industri dan jasa kelautan diatur dengan Peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Benda-benda berharga yang ditemukan di Laut Pasal 25 (1) Pemerintah memiliki dan wajib untuk melindungi benda-benda archeologis dan bersejarah serta benda-benda berharga lainnya yang ditemukan di laut yang berada dibawah kedaulatan, sedangkan di wilayah hak-hak berdaulat pemanfaatannya dengan ijin pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum internasional. (2) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) diatas, dikenakan sanksi baik perdata maupun pidana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai benda-benda berharga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT Pasal 26 (1) Pemerintah melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran laut dan kerusakan lingkungan serta ekosistem kelautan,yang berasal dari semua sumber pencemaran laut termasuk yang berasal dari darat, kapal , 13 kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan di laut dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan nasional dan hukum internasional yang berlaku. (2) Pemerintah melakukan konservasi sumber daya alam hayati, non- hayati dan ekosistem kelautan diwilayah kedaulatan dan yurisdiksinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan nasional dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. (3) Dalam melakukan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, Pemerintah wajib menggunakan, memanfaatkan metodologi dan teknologi yang handal dan lazim dipergunakan, apabila diperlukan dapat melakukan kerjasama pada tingkat regional maupun internasional. Bagian Kesatu Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya Pasal 27 (1) Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang (2) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Pasal 28 (1) Sumber daya alam hayati di laut meliputi : satwa laut, terumbu karang dan tumbuhan laut. (2) Konservasi sumber daya alam hayati di laut dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan : a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan di laut. b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan laut dan satwa laut beserta ekosistemnya. c. Pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati di laut dan ekosistemnya. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang konservasi sumberdaya alam hayati di laut dan ekosistemnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang- undangan. Bagian Kedua Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 29 (1) Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 14 (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bab IX KERJASAMA INTERNASIONAL Pasal 30 (1) Dalam menyelenggarakan, melakukan kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut dan Penelitian Ilmiah Kelautan, apabila diperlukan, Pemerintah di tingkat Pusat dapat meminta bantuan teknik dan melakukan kerjasama baik regional atau internasional maupun dengan / melalui suatu organisasi internasional yang kompeten, sesuai dengan peraturan perundangan nasional dan hukum internasional yang berlaku. (2) Kerjasama regional atau internasional dapat pula dilakukan untuk kegiatan penambangan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut-dalam dan sistem pemantauan dan penanggulangan bencana alam di laut . BAB X PEMANTAUAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI L AUT Pasal 31 (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan suatu Sistem Pemantauan dan Penanggulangan bencana alam di laut yang bersifat sangat dahsyat, berskala besar, luar biasa dan mempunyai dampak serius terhadap tata kehidupan rakyat dan bangsa, yang terjadi di suatu wilayah yurisdiksi nasional ; (2) Pemerintah wajib menggalang suatu kerjasama regional atau internasional dalam sistem pendidikan dan latihan yang meliputi aspek teknis dan non teknis serta penyediaan dana keuangan yang memadai. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem pemantauan dan penanggulangan bencana alam di laut yang termasuk klasifikasi dimaksud dalam ayat (1) diatas, diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. BAB XI TATANAN HUKUM KELAUTAN Bagian Kesatu Penataan, Pengembangan dan Penegakan Hukum Pasal 32 (1) Pemerintah melakukan penataan, pengembangan dan penegakan hukum laut nasional baik aspek publik maupun perdata, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada, agar ada kepastian hukum yang berasaskan peri kemanusiaan dan keadilan bagi kepentingan rakyat dan bangsa serta memperhatikan hukum internasional yang berlaku. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang- Undang tentang Kelautan serta peraturan perundangan pelaksanaannya, 15 merupakan suatu tindakan yang dapat dihukum dengan sanksi baik administratif, perdata dan pidana.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.

BAB XII
SUMBERDAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan Kelautan
Pasal 33

(1) Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan dan latihan yang berorientasi kepada wawasan kelautan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia.
(1) Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kelautan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan.
(2) Pendidikan kelautan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang harus diselenggarakan sejak dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.
(2) Pemerintah menyelehggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dan / atau pelatihan kelautan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan / atau pelatihan yang bersifat internasional
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menyeolenggarakan pendidikan pelatihan, dan penyuluhan kelautan.

Bagian Kedua
Budaya
Pasal 35

(1) Pemerintah melestarikan dan mengembangkan budaya kelautan yang direfleksikan meliputi aspek fisik kelautan, aspek sistem sosial dan aspek sistem dan nilai budaya, sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional;
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelestarian dan pengembangan budaya laut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Halaman:Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kelautan.djvu/17

BAB XV
PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI LAUT

Bagian Kesatu
Badan Otoritas di laut
Pasal 40

(1) Pemerintah melakukan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi nasional, ruang udara diatasnya ,dasar laut dan tanah dibawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta sanksi, yang dilaksanakan oleh Instansi / aparat penegakan kedaulatan dan hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan hukum laut internasional yang berlaku.
(2) Penegakan kedaulatan dan hukum di laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, meliputi kegiatan bea dan cukai, imigrasi, transportasi laut / pelayaran, kesehatan / karantina, perikanan, lingkungan hidup, Kepolisian / AIRUD dan TNI Angkatan laut.
(3) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penegakan kedaulatan dan hukum di laut dilakukan oleh suatu Badan Otoritas di Laut .


Bagian Kedua
Pengadilan Kelautan
Pasal 41

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan hukum di laut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dan pidana di bidang kelautan di bentuk Pengadilan Kelautan.
(3) Hak dan kewenangan Pengadilan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.


BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 42

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan diberi sanksi hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

(1) Badan atau lembaga lain yang disyaratkan oleh undang-undang ini harus dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
 (2) Sebelum terbentuknya badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), badan atau lembaga yang sudah ada tetap berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 44 Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang kelautan yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Disahkan di Jakarta pada tanggal ................................ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd DR. H . SOESILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal .............. MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd DR. YUSRIL IZHA MAHENDRA 19

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KELAUTAN


I. UMUM
1. Hukum Laut Internasional telah mengalami perkembangan baru dengan terciptanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai hasil dari UNCLOS III. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Konvensi Hukum Laut 1982, selanjutnya disingkat KHL, dan telah berlaku efektif sejak 16 November 1994. Makna penting bagi Indonesia dengan adanya KHL 82 adalah yang pertama, kawasan laut dalam yurisdiksi nasional Indonesia yang semula seluas ± 3 juta km2 menjadi ± 5,8 juta km2; kedua, Konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State Concept) yang diperjuangkan sejak Deklarasi Djuand tahun 1957 telah mendapatkan pengakuan internasional dengan antara lain diaturnya secara khusus mengenai Negara Kepulauan (Archipelagic State) dalam Bab IV Pasal 46-54 KHL 82; ketiga, dengan pengakuan Konsepsi Negara Kepulauan tersebut maka wawasan politik yang sudah kita miliki yaitu wawasan Nusantara diperkokoh oleh Konsepsi Negara Kepulauan sebagai wawasan kewilayahan.
2. Sebagai konsekuensi dan keterikatan Indonesia kepada KHL 82, maka terdapat banyak hal yang harus dilaksanakan oleh indonesia yaitu mengimplementasikan ketentuan-ketentuan KHL 82 ke dalam peraturan perundang-undangan nasional dengan memperhatikan norma-norma Hukum Laut Internasional. Oleh karena itu, dalammengimplementasikan KHL 82 harus didasarkan kepada landasan hukum yang pokok yaitu UUD 1945 dengan segala perubahannya, Konsepsi Negara Kepulauan, dan wawasan nusantara.
3. KHL 82 sebagai konvensi yang komprehensif mencakup hampir semua aspek pemanfaatan dan pendayagunaan laut, baik dipermukaan laut, maupun di dasar laut dan tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya sesuai rezim-rezim hukum yang berlaku di wilayah laut dalam yurisdiksi nasional maupun diluar yurisdikasi nasional Indonesia.
4. Laut bagi Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis yang mengandung aspek-aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, politik, keamanan dan pertahanan yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan kelautan Indonesia selain mengimplementasikan KHL 82 tetapi juga meliputi aspek-aspek lain sesuai kepentingan nasional, baik aspek perdatanya, maupun aspek publiknya. 5. UUD 1945 tidak mencantumkan secara implisit mengenai pentingnya

pemanfaatan dan pendayagunaan laut bagi kemakmuran rakyat. Hal ini mengakibatkan visi, orientasi dan paradigma pembangunan nasional cenderung kepada pembangunan di darat, yang membawa dampak habisnya atau kejenuhan dan degradasi lahan sumber daya alamnya. Oleh karena itu perlu ada perubahan visi, orientasi dan paradigma pembangunan nasional ke arah pembangunan kelautan. Pembangunan di bidang kelautan harus menjadi alternatif pembangunan nasional di bidang kelautan harus berasaskan pembangunan berkelanjutan yang berbasis ekosistem, sehingga hasil-hasil pembangunan yang dicapai dapat bermanfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. 6. Peraturan perundang-undangan di bidang kelautan yang berlaku dewasa ini, masih diwarnai oleh semangat sektoral yang kenyataannya dalam pelaksanaannnya sering menimbulkan tumpang tindih, perbedaaan visi dan persepsi, bahkan benturan kewenangan antara sektor yang satu dengan sektor lainnya. Namun demikian undang-undang ini tidak dimaksudkan mematikan sama sekali undang-undang sektoral, yang dimaksudkan Undang-undang sektoral antara lain UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, UU Pelayaran No.21 Tahun 1992, UU Perikanan No.31 Tahun 2004, dan lain sebagainya, tetapi perlu diharmonisasikan dan disinergikan agar pemanfaatan dan pendayagunaan laut dapat optimal dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa. 7. Berhubung dengan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, perlu diciptakan Undang-undang tentang Kelautan yang memuat pokok-pokok pengaturan yang terpadu dan merupakan satu kesatuan sistem dalam pembangunan kelautan Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan pokok dalam pembangunan kelautan dan menjadi landasan hukum utama dalam menciptakan undang-undang organik lainnya di bidang kelautan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terwujudnya Negara Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Negara Maritim yang maju, kuat dan mandiri. 8. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini meliputi : a. Kedaulatan dan Hak-hak Berdaulat Negara di Laut Dalam Yurisdiksi Nasional dari kewenangan Negara di Luar Yurisdiksi Nasional Indonesia. b. Penelitian, pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. c. Tata ruang kelautan d. Pemanfaatan dan pendayagunaan laut e. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. f. Pemantauan dna penanggulan bencana alam di laut. g. Tatanan Hukum Kelautan. h. Penegakan Kedaualatan dan Hukum di Laut i. Sumberdaya Manusia j. Pembangunan Kelautan. 21 k. Kewenangan daerah di Laut. Pokok-pokok pengaturan tersebut di atas diharapkan telah memuat pokok-pokok ketentuan dalam KHL 82 yang perlu diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan nasional dan memuat aspek-aspek lain yang perlu diatur dalam Pembangunan Kelautan Nasional. II. Pasal demi pasal Pasal 1 Ayat 1 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 2 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 3 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 4 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 5 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 6 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 7 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 8 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 9 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 10 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 11 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 12 Cukup jelas 22 Pasal 1 Ayat 13 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 14 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 15 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 16 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 17 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 18 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 19 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 20 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 21 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 22 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 23 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 24 Cukup jelas Pasal 1 Ayat 25 Cukup jelas Pasal 2 Wilayah kedaulatan adalah wilayah laut dimana Negara memiliki hak dan kewenangan sepenuhnya atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yaitu Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial Indonesia, sedangkan wilayah laut yang berada dibawah hak berdaulat dan yurisdiksi yaitu wilayah laut dimana negara mempunyai kewenangan yang terbatas antara lain di bidang bea cukai, imigrasi, fiskal, dan kesehatan 23 kelautan, yang meliputi Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. Pasal 3 Yang dimaksud dengan “Asas tanggung jawab negara” adalah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengertian dikuasai ini bukan dimiliki tetapi mengelola sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara. Ada 4 unsur dalam sebuah negara, yaitu Pemerintahan, Rakyat, Wilayah, dan Hubungan Internasional. Dalam hal asas tanggung jawab negara terhadap persoalan kelautan menunjuk pada pemerintahan karena negara sebagai konsep abstrak, sehingga tanggung jawabnya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola laut sebagai bagian dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Asas tanggung jawab negara juga menunjuk pada hasil-hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia tahun 1972 di Stockholm, yang salah satu hasilnya adalah Deklarasi Stockholm yang terdiri dari 27 Prinsip, yang salah satunya adalah Prinsip 21 yang berbunyi “State have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and developmental policies and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.” Prinsip 21 Deklarasi Stockholm ini dijadikan Prinsip 2 Deklarasi Rio 1992 yang menunjukkan pentingnya ketentuan tersebut, meskipun prinsip tersebut berdimensi internasional, tetapi penerapannya dapat bersifat nasional bahwa suatu negara mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam nasionalnya sekaligus melestarikannya. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 3 UU No. 23/1997, asas tanggung jawab negara adalah negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik generasi masa kini maupun generasi mada depan. Di lain pihak, negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi wilayah negara lain serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Pelaksanaan tanggung jawab negara oleh pemeintah dan rakyat merupakan unsur terpenting berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan. Asas pembangunan berkelanjutan mulai banyak dibahas bermula dari Laporan Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (the World Commission on Environment and Development) tahun 1987 atau Laporan ini dikenal dengan Laporan Brundtland (Brundtland Report, Brundtland adalah mantan Perdana Menteri Nowegia) yang berjudul Our Common Future (Masa Depan Kita Bersama) yang kemudian menjadi bacaan wajib bagi semua semua pihak yang peduli terhadap lingkungan hidup global. Dalam Laporan tersebut berintikan keharusan setiap negara menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang menyatakan bahwa “Sustainable Development means development that meets the needs of the present generations without compromising the ability of future generations 24 to meet their own needs”. Maksudnya adalah bahwa pembangunan berkelanjutan menjamin kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, yaitu sumber daya alam yang ada sekarang ini dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan mendatang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang saja, tetapi jauh ke dapan untuk anak cucu generasi yang akan datang, sehingga penggunaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan harus menerapkan asas pembangunan berkelanjutan.

Sebenarnya istilah sustainable development sudah ada sebelum tahun 1987, yaitu yang terdapat dalam prinsip-prinsip Deklarasi Stockholm tahun 1972 dan rekomendasinya. Konferensi Stockholm tahun 1972 dilanjutkan dengan Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan tahun 1992 di Rio de Janeiro yang menghasilkan berbagai dokumen penting di bidang lingkungan dan pembangunan yang kemudian dijadikan standard internasional untuk mengintegrasikan pembangunan dengan lingkungan terutama oleh negara negara maju. Salah satu hasil dari KTT Bumi 1992 itu adalah Deklarasi Rio yang merupakan bentuk penyempurnaan dari Deklarasi Stockholm KTT Bumi 1992 ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap tumbuhnya kesadaran masyarakat internasional (negara) untuk peduli terhadap perlindungan lingkungan global, termasuk kesadaran lingkungan di Indonesia, yaitu hampir semua aspek sekarang harus menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tidak terancam rusak. UU No. 23/1997 banyak mengadopsi ketentuan internasional tersebut, misalnya Pasal 1 angka 3 bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terenca yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Oleh karena itu, undang-undang kelautan ini mengharuskan semua kegiatan di bidang kelautan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di laut kita itu bukan untuk dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang, sehingga pemanfaatan, eksplorasi, eksploitasi sumber daya laut tidak boleh dihabiskan tetapi dilestarikan. Bahkan asas pembangunan berkelanjutan sudah diadopsi dalam UUD 1945, yaitu Pasal 33 ayat (3) bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan menurut UU No. 23/1997, asas keberlanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan terlenjutkan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan menunjukkan adanya tanggung jawab negara.

Asas keterpaduan menunjukkan adanya pengintegrasian dan kesinergisan kebijakan dan pelaksanaan berbagai sektor pemerintahan pada semua tingkat pusat, pemerintahan daerah, juga termasuk keterpaduan antara kegiatan ekosistem darat dan ekosistem laut. Asas keterpaduan ini berarti menghilangkan kepentingan/arogansi sektor, tetapi membangun tanggung jawab bersama dalam mengelola sumber daya kelautan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Asas pengelolaan berbasis ekosistem dan ekologis bahwa suatu kegiatan oleh satu sektor atau oleh masyarakat akan menimbulkan dampak bagi kegiatan lain, misalnya kegiatan yang dilakukan di darat tanpa perhitungan dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kualitas di laut. Asas ini tidak beda dengan asas keterpaduan. Penebangan hutan secara sembarangan dipastikan akan mengakibatkan banjir atau rusak ekosistem lain, yaitu ekosistem laut. Demikian juga suatu kegiatan harus memperhatikan pertimbangan ekologis karena satu sama terkait.
Asas kehati-hatian merupakan asas yang sudah diakui dan diterapkan secara internasional terutama di negara-negara maju dengan menggunakan metode dan teknologi maju. Prinsip ini diambil dari Prinsip 15 Deklarasi Rio 1992 yang berbunyi : “ In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States accoding to theircapabilities”, yaitu bahwa untuk melindungi lingkungan hidup,pendekatan kehati-hatian harus diterapkan oleh negara sesuai dengan kemampuanya. Prinsip kehati- hatian sudah dikembangkan dan diterapkan dalam Konvensi PBB tentang Keanekaragaman hayati tahun 1992. Asas ini dilaksanakan dalam proses AMDAL sebagaimana sudah diterapkan di Indonesia,meskipun tampaknya belum dilakukan secara sempurna, misalnya kasus penggalian pasir laut di Riau ternyata mengakibatkan kerusakan lingkungan laut, dan contoh lain, Amdal proyek reklamasi pantai utara Jawa. Kalau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, maka akan mengakibatkan kerusakan yang luar biasa bagi ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu, pembangunan di bidang kelautan, misalnya hotel-hotel sebagai sarana dan prasarana wisata bahari atau eksplorasi dan eksploitasi mutlak harus menerapkan asas kehati-hatian agar sumber daya kelautan tidak rusak/tercemar. Demikian dalam soal investasi di bidang kelautan.
Asas kemandirian harus memberdayakan kemampuan yang ada dan berusaha keras untuk tidak bergantung pada bantuan negara lain, sebab menerima bantuan negara atau pihak lain akan mengakibatkan kerugian bagi kepentingan nasional. Oleh karena itu, pembinaan sumber daya manusia harus terus-menerus dilakukan. Jangan sampai kekayaan laut yang melimpah itu dinikmati oleh pihak asing. Kemandiriaan harus mengembangkan capacity-building dan tekad yang kuat dari pemerintah dan semua pihak agar sumber daya laut memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan bangsa.
Asas prioritas kepentingan nasional sebagai pengganti asas cabotage karena asas Cabotage dikenal dalam pelayaran yang merupakan asas dibidang pelayaran yang sekarang ini ditangai oleh Direktoral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Apabila asas ini akan dicakup dalam undang-undang ini, maka perlu dipertimbangkan pula untuk mencakup asas-asas sektoral lainnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah Cabotage, diusulkan supaya digunakan istilah “prioritas kepentingan nasional” melakukan pembangunan di bidang kelautan ini. Selama memang masih mampu, kepentingan nasional harus diprioritaskan. Asas berkeadilan ini berhubungan erat dengan asas peran serta masyarakat,

di mana masyarakat harus menikmati sumber daya kelautan. Artinya keadilan harus dilaksanakan, jangan sampai mereka yang memiliki modal yang mampu menguasai sumber daya kelautan, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar laut tidak mendapatkannya. Di lain pihak, masyarakat juga harus bekerja keras untuk terlibat dalam membangun sumber daya laut tersebut, sehingga terjadi keseimbangan yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (5) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (6) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “memasyarakatkan nilai-nilai budaya kelautan” adalah merubah paradigma landbased oriented (orientasi pembangunan darat) ke marinebased oriented (orientasi pembangunan kelautan). Pasal 5 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (3) Yang dimaksud dengan “industri dan jasa kelautan” adalah antara lain galangan kapal, pelayaran, bangunan lepas pantai. Pasal 5 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (5) Cukup jelas 27 Pasal 6 Ayat (1) Dengan telah disetujuinya konsepsi negara kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No.17 tahun 1985 Indonesia mempunyai perairan yang berada dalam yurisdiksi nasional yang meliputi perairan dalam kedaulatan negara dan perairan dibawah hak-hak berdaulat negara. Pasal 6 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 6 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “garis pangkal lurus kepulauan” adalah .........(UU No.6 tahun 1996) Pasal 7 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Perairan Kepulauan Indonesia” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Pasal 8 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Perairan Pedalaman Indonesia” adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai- pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup, antara lain teluk, danau, muara sungai, pelabuhan, kuala dan sebagainya. Pasal 8 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) 28 Yang dimaksud dengan ”hak berdaulat di zona tambahan Indonesia dan ZEEI” antara lain bea cukai, imigrasi, fiskal, dan sanitasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “hak berdaulat atas kekayaan di landas kontinen Indonesia” meliputi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam dan didasar laut serta tanah dibawahnya. Zona Tambahan Indonesia adalah perairan yang berdampingan dengan laut Teritorial Indonesia yang di ukur selebar 24 mil dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Indonesia belum memiliki pengaturan hukum mengenai zona tambahan, sedangkan zona tambahan ini termasuk wilayah zona ekonomi eksklusif, tetapi UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif sendiri tidak mengaturnya, sehingga tepat sekali persoalan zona ini dimasukkan dalam undang-undang ini. Zona tambahan sejauh 24 mil dalam undang-undang ini diambil dari ketentuan Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 9 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah kawasan laut di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sejauh 200 (dua ratus) mil laut diukur dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan darimana lebar laut teritorial diukur. Pasal 10 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan “landas kontinen” adalah kawasan dasar laut dan tanah dibawahnya yang diukur sampai titik terluar tepian kontinen, sampai sejauh 200 mil dari garis pangkal apabila tepian kontinen kurang dari 200 mil, sampai jarak 300 mil dari garis pangkal apabila tepian kontinen lebih dari 200 mil. Sampai jarak 100 mil dari garis sama dalam (isobath) 2500 meter apabila tepian kontinen lebih dari 200 mil. Pasal 11 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) 29 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 13 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 14 Yang dimaksudkan “di luar yurisdiksi nasional” adalah laut bebas dan dasar samudera dalam (international seabed area). Pasal 15 Ayat (1) Laut Lepas adalah kawasan laut yang tidak termasuk wilayah Perairan Pedalaman, Laut Teritorial, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal 15 Ayat (2) Cukup Jelas. Pasal 15 Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (4) a. kejahatan internasional di laut meliputi perompakan di laut, perdagangan budak, perdagangan gelap narkotika dan sejenisnya. b. cukup jelas c. cukup jelas d. pengawasan teknis menyangkut syarat-syarat teknis kapal, pengawasan administratif menyangkut pendaftaran kapal, pengawasan sosial menyangkut syarat-syarat dinas di kapal. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 16 Ayat (4) Pemerintah wajib melakukan kerjasama dengan Badan Otorita Dasar Laut Internasional untuk mengimplemantasikan hak dan kewajiban Indonesia di dasar laut dalam. Pasal 17 Ayat (1) 30 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (4) Bank data diperlukan untuk mengetahui potensi sumberdaya kelautan Indonesia. Pasal 17 Ayat (5) Dalam pengelolaan sumberdaya Kelautan harus didasarkan kepada Baku Mutu Kelautan yang merupakan standart atau ambang batas untuk mencegah terjadinnya pengrusakkan atau pencemaran lingkungan laut Pasal 17 Ayat (6) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (7) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Penataan tata ruang harus memuat semua unsur pendukungnya dan menunjukkan keterpaduan antara unsur-unsur tata ruang kelautan. Pasal 18 Ayat (2) Potensi sumberdaya kelautan Indonesia perlu diketahui untuk menentukan berapa besar kapasitas atau kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan dan berapa besar yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing dengan seijin Indonesia Pasal 18 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (4) Yang dimaksud dengan pemetaan kelautan ruang udara adalah yang berhubungan dengan atmosfir dan meteorologi. Pemetaan Kelautan Nasional diperlukan supaya pengelolaan sumberdaya kelautan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pasal 18 Ayat (5) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) 31 Penataan tata ruang harus memuat semua unsur pendukungnya dan menunjukkan keterpaduan antara unsur-unsur tata ruang kelautan. Pasal 18 Ayat (2) Potensi sumberdaya kelautan Indonesia perlu diketahui untuk menentukan berapa besar kapasitas atau kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan dan berapa besar yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing dengan seijin Indonesia Pasal 18 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 18 Ayat (4) Yang dimaksud dengan pemetaan kelautan ruang udara adalah yang berhubungan dengan atmosfir dan meteorologi. Pemetaan Kelautan Nasional diperlukan supaya pengelolaan sumberdaya kelautan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pasal 18 Ayat (5) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 20 Ayat (2) Yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Perairan Teritorial, Zona Tambahan, ZEEI, dan diluar wilayah pengelolaan perikanan RI (WPPRI) dengan memperhatikan ketentuan hukum internas ional. Pasal 20 Ayat (3) 32 Cukup jelas Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 21 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (5) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Industri dan jasa kelautan meliputi: industri bangunan lepas pantai, perbaikan bangunan lepas pantai, industri kapal/perahu, industri motor pembakaran dalam untuk kapal, industri peralatan dan perlengkapan kapal, industri perbaikan kapal, industri pemotongan kapal, rancang bangun dan perekayasaan industri kelautan, industri pengalengan ikan dan biota laut lainnya, industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, industri 33 pemindangan ikan dan biota perairan lainnya, industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya. Pasal 24 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (3) Untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi dalam pembangunan industri memegang peranan yang sangat penting yang menentukan sehingga perlu lebih dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif serta mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, manusia dan dana yang tersisa. Pasal 24 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (5) Yang dimaksud dengan industri kecil adalah industri yang menggunakan keterampilan tradisional dan industri penghasil benda seni yang dapat diusahakan hanya oleh Warga Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (6) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga yang diklasifikasikan sebagai “archeological and historical” diatur dalam Part XVI - Article 303 UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah R.I . dengan Keppres No.17 tahun 1985, juga diatur lebih rinci dalam UNESCO Convention No......Tahun ...... Persyaratan untuk melakukan survei, pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga diperlukan izin dari pemerintah yang meliputi izin survei, izin pengangkatan dan izin pemanfaatan. Pasal 25 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 25 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (1) Pemerintah wajib untuk menetapkan peraturan perundangan nasional tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (marine, sea and ocean environment) sesuai dengan ketentuan hukum internasional termasuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut yang berasal baik dari sumber darat (land-based sources), kapal laut, platform, 34 (vessels-sources) instalasi pemboroan minyak, kegiatan di sea bed (marine - based sources), pembuangan sampah (dumping) , dlsb, bahkan yang berasal dari pesawat terbang (aircraft - athmosphere based) serta kerusakan -kerusakan termasuk kerusakan lingkungan (damages, environmental damages) yang diakibatkannya. Pasal 26 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 27 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 28 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 29 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 30 Ayat (1) Sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional, Indonesia sebagai “ Archipelagic State “ secara mutatis mutandis mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal kerjasama internasional dan permintaan bantuan teknik , khususnya dalam melaksanakan ketentuan tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut , tentang Penelitian Ilmiah dan kegiatan lain termasuk pemanfaatan sumberdaya alam di landas kontinen , dasar laut dan tanah dibawahnya di laut bebas ( sebagai Flag State ) serta dalam pemanfaatan sumberdaya alam di ocean floor ( common heritage of mankind ) yurisdiksi the International Sea Bed Authority (ISBA) , juga dalam hal terjadinya bencana alam di laut. Pasal 30 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 35 Ayat (1) Belajar dari peristiwa-peristiwa bencana alam di laut yang terjadi baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat diprediksi yang sifatnya sangat masif, luar biasa dan berdampak sangat destruktif , diantaranya seperti Tsunami di Indonesia , Katherina di Amerika Serikat, dll, maka Pemerintah wajib untuk memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang Pemantauannya dan Penanggulangannya serta sistem prosedur pelaksanaannya yang efisien dan efektif. Pasal 31 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 31 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 32 Ayat (1) Dewasa ini, aspek Perdata dari Hukum Laut agak kurang diperhatikan dan kurang dipahami, padahal dalam pelaksanaan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan angkutan / transportasi laut pelayaran, kepelabuhanan, dsb, kerap kali sangat erat kaitannya atau bersentuhan dengan aspek Publik sehingga sulit untuk membedakannya. Pasal 33 Ayat (1) Sesuai dengan kondisi geographis Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia, maka pendidikan, pelatihan tentang kelautan dan aspek budaya kelautan perlu dilakukan mulai dari jenjang terendah sampai ketingkat yang paling tinggi. Pasal 33 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 33 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Ayat (1) Indonesia sebagai Negara kepulauan selayaknya menjadi rujukan utama pembangunan karakter dan budaya bangsa. Kebudayaan pada hakekeatnya adalah segalka kemampuan manusia dalam melahirkan konsep, ide, gagasan dan perilaku yang menghasilkan sejumlah system nilai (intangible) dan benda (tangible) yang dijadikan sebagai acuan dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian kebudayaan yang terdiri atas 4 wujud yaitu : kebudayaan fisik, system social, system budaya dan nilai budaya perlu dikembangkan. Budaya bahari fisik umpamanya meliputi : kapal/perahu serta peralatan penangkap ikan. Nilai budaya bahari adalah mentalitas yang menentukan perilaku, cara berfikir yang mencerminkan jiwa bahari. Pasal 35 Ayat (2) 36 Cukup jelas Pasal 36 Ayat (1) Kebijakan kelautan (ocean policy) adalah kebijakan nasional yang merupakan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pembangunan kelautan yang menjabarkan ketentuan-ketentuan ang terdapat dalam undang-undang tentang kelautan yang selanjutnya dijadikan dasar bagi penyususnan berbagai program operasional di bidang kelautan. Pasal 36 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 36 Ayat (4) Cukup jelas Pasal 37 Ayat (1) Dalam menetapkan kebijakan perencaan dan pembangunan kelautan nasional, pemerintah menetapkan secara jelas kewenangan daerah di bidang kelautan. Daerah tidak mempunyai yurisdiksi atas wilayah laut, namun berwenang untuk mengelola sumber daya di wilayah laut serta sumber daya alam di bawah dasar laut dan / atau didasar laut sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku Pasal 37 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 38 Ayat (1) Berbagai lapisan dan lingkungan masyarakat yang berkepentingan dengan kelautan seperti masyarakat nelayan, pelaut, pengusaha di bidang berbagai industri kelautan perlu di dengar dan diikutsertakan dalam penyususnan, perencanaan, penyelenggaraan dan pembangunan kelautan Nasional melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan. Pasal 38 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 39 Ayat (1) Dengan memperhatikan aspirasi, potensi, pengetahuan dan keterampilan di bidang kelautan, berbagai kalangan masyarakat perlu diikutsertakan dan diberi kesempatan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pelestarian wilayah dan potensi kelautan Indonesia. Pasal 39 Ayat (2) Cukup jelas 37 Pasal 40 Ayat (1) Banyaknya Instansi Pemerintah yang mempunyai kewenangan sektoral yang mengatur masing-masing bidangnya termasuk diantaranya masalah bea-cukai, keimigrasian, transportasi laut khususnya aspek keselamatan kapal dan navigasi , kewenangan kepolisian ( “Constabulary rights”),dlsb, berdasarkan peraturan perundangan sektoral yang masih berlaku kerap kali menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya karena tidak adanya koordinasi ,yang dapat menyebabkan terdapatnya suatu kesan atau kondisi tidak atau kurang adanya kepastian hukum. Pasal 40 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 40 Ayat (1) Guna mengatasi hal ini, salah satu upaya adalah dikeluarkannya Undang- Undang tentang Kelautan ini yang mencoba untuk memberikan cantolan payung hukum yang mensinkronkan dan adanya keterpaduan secara nasional dalam penanganannya serta pengawasannya , maka perlu dibentuk suatu wadah / badan otoritas yang bersifat nasional yang mempunyai kewenangan koordinatif dan pengawasan dalam semua kegiatan-kegiatan di laut secara integral. Pasal 41 Ayat (1) Sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan dan memberi keputusan atas permasalahan kelautan yang timbul baik bersifat perdata , publik maupun pidana, perlu dibentuk suatu Pengadilan Kelautan dalam sistem peradilan nasional. Pasal 41 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 41 Ayat (3) Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 43 Ayat (2) Cukup jelas Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas

38

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...... TAHUN 2005


Disahkan di Jakarta
pada tanggal ................................
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H . SOESILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ..............
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. YUSRIL IZHA MAHENDRA