Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/Semua

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Undang-Undang Republik Indonesia

1944 1946

1945

Daftar[sunting]

No.UU Tanggal Tentang Keterangan


1 23 November 1945 Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah Diumumkan pada tanggal 23 November 1945

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1945 1947

1946


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1946 26-Feb-1946 Peraturan Hukum Pidana
2 Tahun 1946 16-Mar-1946 Hal Peraturan Tentang Batas Waktu Pajak Kohir Dinyatakan Tidak Berlaku Lagi
3 Tahun 1946 10-Apr-1946 Peraturan Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara
4 Tahun 1946 29-Apr-1946 Pinjaman Dalam-Negeri Atas Tanggungan Negara Untuk Usaha Pembangunan Negara
5 Tahun 1946 10-Mei-1946 Peraturan Tentang Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Tahun 1946/1947 Dan Tambahan Pajak
6 Tahun 1946 06-Jun-1946 Keadaan Bahaya
7 Tahun 1946 08-Jun-1946 Pengadilan Tentara
8 Tahun 1946 08-Jun-1946 Peraturan Hukum Acara Pidana Guna Pengadilan Tentara
9 Tahun 1946 12-Jun-1946 Pinjaman Nasional
10 Tahun 1946 22-Jun-1946 Pembawaan Uang Dari Satu Ke Lain Daerah
11 Tahun 1946 24-Jun-1946 Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Bea Meterai ("Zegelverordening") 1921
12 Tahun 1946 10-Jul-1946 Pembaharuan Susunan Komite Nasional Pusat
13 Tahun 1946 04-Sep-1946 Penghapusan Desa Desa Perdikan
14 Tahun 1946 04-Sep-1946 Pemilihan Kepala Desa
15 Tahun 1946 21-Sep-1946 Tambahan Pokok Pajak Bumi 1946 1947
16 Tahun 1946 27-Sep-1946 Pernyataan Keadaan Bahaya Di Seluruh Indonesia
17 Tahun 1946 01-Okt-1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia
19 Tahun 1946 26-Okt-1946 Pengeluaran Uang Republik Indonesia
20 Tahun 1946 01-Nop-1946 Hukuman Tutupan
21 Tahun 1946 09-Nop-1946 Cukai Tembakau
22 Tahun 1946 26-Nop-1946 Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk
23 Tahun 1946 29-Nop-1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946
24 Tahun 1946 29-Nop-1946 Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1946

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1946 1948

1947

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1947 15-Jan-1947 Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.5, 7, 8, 9, 11 Dan 16
2 Tahun 1947 15-Jan-1947 Dewan Pertahanan Negara, Peraturan. Pengesyahan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 23, 24, 25 Dan 26
3 Tahun 1947 12-Feb-1947 Pengesyahan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1947
4 Tahun 1947 12-Feb-1947 Naturalisasi Johann Jordan
5 Tahun 1947 12-Feb-1947 Naturalisasi Salim Basjir
6 Tahun 1947 03-Mar-1947 Perubahan Undang Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Negara Republik Indonesia
7 Tahun 1947 03-Mar-1947 Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung
8 Tahun 1947 02-Mei-1947 Memperpanjang Waktu Untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung Dengan Kewargaan Negara Indonesia
9 Tahun 1947 03-Mei-1947 Naturalisasi Frans Matheas Hesse
10 Tahun 1947 05-Mei-1947 Pencabutan Pasal 31 Ke Ii No.8 Dari Aturan Bea Meterai 1921 (Stbl. 1921 No. 498)
11 Tahun 1947 05-Mei-1947 Mengubah Ordonansi Pajak Potong 1936, Stbl. 1936, No. 671
12 Tahun 1947 05-Mei-1947 Menetapkan "Pajak Radio" Atas Semua Pesawat Penerimaan Radio
13 Tahun 1947 05-Mei-1947 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan, Pajak Upah Dan Tambahan Pokok Pajak Tahun Pajak 1947/1948
14 Tahun 1947 14-Mei-1947 Pemungutan Pajak Pembangunan Di Rumah Makan Dan Rumah Penginapan
15 Tahun 1947 29-Mei-1947 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Dewan Pertahanan Negara
17 Tahun 1947 07-Jun-1947 Pembentukan Haminte-Kota Yogyakarta
29 Tahun 1947 30-Ags-1947 CUKAI, CUKAI MINUMAN KERAS. Mengadakan sanctie terhadap pelanggaran atas Peraturan Cukai minuman keras.

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1947 1949

1948

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1948 10-Jan-1948 Penambahan Undang Undang Keadaan Bahaya
2 Tahun 1948 20-Jan-1948 Pengesahan Perjanjian Persabatan Antara Republik Indonesia Dan Negara Kerajaan Mesir
3 Tahun 1948 06-Mar-1948 Susunan Kementerian Pertahanan Dan Angkatan Perang
4 Tahun 1948 23-Mar-1948 Naturalisasi Jean Henry Joseph De Quinze
5 Tahun 1948 25-Mar-1948 Beberapa Peraturan-Peraturan Istimewa Mengenai Pencatatan Jiwa
6 Tahun 1948 31-Mar-1948 Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 5, 7 Jo. 31, 8 Jo. 34, 9 Jo. 34, 11 Dan 16
7 Tahun 1948 31-Mar-1948 Pencabutan Peraturan Pemerintah Tahun 1947 Nomor 22 Tentang Susunan Dan Acara Pengadilan Tentara
8 Tahun 1948 01-Apr-1948 Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api
9 Tahun 1948 14-Apr-1948 Kedudukan Hukum Anggauta Anggauta (Badan Pekerja) Komite Nasional Pusat
10 Tahun 1948 15-Apr-1948 Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi
22 Tahun 1948 10-Jul-1948 Pemerintahan Daerah

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1948 1950

1949

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1949 28-Sep-1949 Penggantian Pajak Bumi Dengan Pajak Pendapatan
2 Tahun 1949 30-Sep-1949 Kedudukan Dan Kekuasaan Wakil Perdana Menteri Di Sumatra
3 Tahun 1949 30-Okt-1949 Tarip Pajak Potong 1949
4 Tahun 1949 30-Okt-1949 Penambahan Bea Meterai
5 Tahun 1949 30-Okt-1949 Penetapan Tarip Pajak Pendapatan Dan Pajak Upah
6 Tahun 1949 28-Nop-1949 Penambahan Jumlah Anggauta Komite Nasional Pusat
7 Tahun 1949 05-Des-1949 Penunjukkan Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia
8 Tahun 1949 05-Des-1949 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1948 dari Hal Kedudukan Hukum Anggauta K.N.I.P
9 Tahun 1949 05-Des-1949 Sidang Komite Nasional Pusat Mengenai Persetujuan Konperensi Meja Bundar
10 Tahun 1949 14-Des-1949 Hal Penerimaan Baik Hasil Hasil Konperensi Meja Bundar
11 Tahun 1949 14-Des-1949 Pengesahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat
12 Tahun 1949 24-Des-1949 Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1948 Mengenai Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Angauta Anggautanya

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1949 1951

1950

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1949 09-Mei-1950 Susunan, Kekuasaan Dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia 30
2 Tahun 1949 19-Mei-1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat Dan Tentang Mengeluarkan Mengumumkan Dan Mulai Berlakunya Uu Federal Dan Peraturan Pemerintah" Sebagai Undang-Undang Federal 32
3 Tahun 1949 06-Jul-1950 Permohonan Grasi 3
4 Tahun 1949 22-Jul-1950 Penggantian Kerugian Anggota-Anggota "Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat" 45 27
5 Tahun 1949 04-Ags-1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Susunan Dan Kekuasaan Pengadilan Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan" Sebagai Undang-Undang Federal 52
6 Tahun 1949 04-Ags-1950 Menetapkan "Undang-Undang Darurat Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Tentara" Sebagai Undang-Undang Federal 53
7 Tahun 1949 15-Ags-1950 Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia
8 Tahun 1949 04-Nop-1950 Pinjaman Republik Indonesia Pada Bank Import Bank Of Washington

Daftar[sunting]

No.UU Tanggal Tentang Keterangan


1 Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia
2 15 Mei 1950 TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENERBITAN LEMBARAN-NEGARA DAN BERITA NEGARA R.I.S. DAN TENTANG MENGELUARKAN, MENGUMUMKAN DAN MULAI BERLAKUNYA UNDANG UNDANG FEDERAL DAN PENGUMUMAN PEMERINTAH Undang Undang Federal Republik Indonesia Serikat di Jakarta, berlaku 19 Mei 1950
3 4 Maret 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Dikeluarkan Negara Bagian Republik Indonesia (Yogyakarta)
15 8 Agustus 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Dikeluarkan Negara Bagian Republik Indonesia (Yogyakarta)
16 14 Agustus 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Dikeluarkan Negara Bagian Republik Indonesia (Yogyakarta)
19 14 Agustus 1950 Perubahan UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Dikeluarkan Negara Bagian Republik Indonesia (Yogyakarta)

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1950 1952

1951

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1951 08-Jan-1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia 2
2 Tahun 1951 08-Jan-1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nr. 33, Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia 3
3 Tahun 1951 08-Jan-1951 Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia 4
4 Tahun 1951 31-Jan-1951 Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat
5 Tahun 1951 31-Jan-1951 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr. 26 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr. 48 Tahun 1950), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai Undang-Undang
6 Tahun 1951 03-Jul-1951 Gaji Dan Tunjangan Kepada Ketua, Tunjangan-Tunjangan, Biaya Perjalanan Dan Penginapan Kepada Anggauta-Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 40
7 Tahun 1951 09-Jul-1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86) 42 114
8 Tahun 1951 13-Jul-1951 Penangguhan Pemberian Surat Idzin Kepada Dokter Dan Dokter Gigi 44
9 Tahun 1951 13-Jul-1951 Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi Dan Bidan Secara Rasionil 45
10 Tahun 1951 13-Jul-1951 Mengatur Tenaga Dokter Partikulir Dalam Keadaan Genting 46
18 Tahun 1951 15-Okt-1951 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1950 Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon-Progo Dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Satu Kabupaten Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri Dengan Nama Kabupaten Kulon-Progo 101

Undang-Undang Darurat[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1951 14-Jan-1951 Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil 9 81
2 Tahun 1951 15-Jan-1951 Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47) 10 82
3 Tahun 1951 18-Jan-1951 Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea 11 84

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1951 1953

1952

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1952 05-Feb-1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Nr 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan "Rechtnordonnantie" (Staatblad 1882 No. 240 Jo Staatblad 1931 No. 471) Sebagai Undang-Undang 10 197
2 Tahun 1952 11-Mar-1952 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Pinjaman Darurat" Sebagai Undang-Undang 28
3 Tahun 1952 14-Mei-1952 Penetapan "Undang-Undang Darurat Tentang Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 1950" Sebagai Undang-Undang 37
5 Tahun 1952 29-Jul-1952 Pembebasan Bea-Masuk Untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah Yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal Atau Kebudayaan 44 259
6 Tahun 1952 23-Jul-1952 Penetapan "UUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah "Grondhuur Ordonantie" (Stbl 1918 Nr 88) Dan "Vorstenlandsch Grondhuurreglement" (Stbl. 1918 Nr 20)" Sebagai Undang-Undang 46
7 Tahun 1952 02-Ags-1952 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nr 14 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Verponding Atas Tahun 1951 Sebagai Undang-Undang 50
8 Tahun 1952 02-Ags-1952 Pemungutan Pajak Verponding Tahun 1952 51 265
9 Tahun 1952 02-Ags-1952 Perubahan Atas Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 53 267
10 Tahun 1952 11-Ags-1952 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang 55
22 Tahun 1952 23-Des-1952 Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan 85

Undang-Undang Darurat[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1952 02-Jan-1952 Pemindahan Dan Pemakaian Tanah-Tanah Dan Barang-Barang Tetap Yang Lainnya Yang Mempunyai Titel Menurut Hukum Eropa 1 182
2 Tahun 1952 10-Jan-1952 Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 2 184
3 Tahun 1952 04-Feb-1952 Mengadakan Bea-Keluar-Tambahan-Sementara Atas Beberapa Barang 8 195
4 Tahun 1952 16-Feb-1952 Tambahan Pokok Bea Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 12 198
5 Tahun 1952 20-Feb-1952 Memberi Ketentuan Kedudukan Hukum Kepada Bank Industri Negara 21 206

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1952 1954

1953

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1953 10-Jan-1953 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang 4
2 Tahun 1953 12-Jan-1953 Mengubah Dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 5 670
3 Tahun 1953 21-Feb-1953 Pembukaan Apotik 18
4 Tahun 1953 21-Feb-1953 Apotik Darurat 19
5 Tahun 1953 21-Feb-1953 Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Kenaikan Tarip Pengenaan Pajak Perseroan Untuk Tahun Dinas 1952 (Lembaran-Negara Nomor 2 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang 20 630
6 Tahun 1953 23-Mar-1953 Pernyataan Perlunya Beberapa Tanah Partikelir Dikembalikan Menjadi Tanah Negeri 27 380
7 Tahun 1953 30-Mar-1953 Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 29
8 Tahun 1953 23-Apr-1953 Penilaian Persediaan Uang Emas Dan Bahan Uang Emas Pada De Javasche Bank 33 396
9 Tahun 1953 16-Mei-1953 Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 36
10 Tahun 1953 26-Mei-1953 Kedudukan Keuangan Ketua Dan Anggauta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 37
30 Tahun 1953 29-Des-1953 Penetapan "UU Drt 4-1953 Tentang Pengenaan Tambahan Opsenten Atas Bensin Dan Sebagainya" 80 485
37 Tahun 1953 29-Des-1953 Penggantian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 88

Undang-Undang Darurat[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1953 12-Jan-1953 Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk 7 350
2 Tahun 1953 13-Jan-1953 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan 8 351
3 Tahun 1953 13-Jan-1953 Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten Dan Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan 9 352
4 Tahun 1953 15-Jan-1953 Penetapan Tambahan Opsenten Atas Cukai Bensin Dan Sebagainya Selama Tahun 1953 11 354
5 Tahun 1953 07-Mar-1953 Menaikkan Jumlah Maksimum Porto Dan Bea 22 373

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1953 1955

1954

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1954 07-Jan-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1952, Tentang Pengubahan Dan Penambahan Dari "Ordonnantie Op De Vennootschapsbelasting 1925" Yang Memberikan Pula Aturan Kelengkapan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Ini (Lembaran-Negara No. 83 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang 8 496
2 Tahun 1954 07-Jan-1954 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 9 503
3 Tahun 1954 07-Jan-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1953 Tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran-Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang 10 497
4 Tahun 1954 07-Jan-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Reglemene A Yang Dilampirkan Pada Rechtordonnantie, Staatsblad 1931 No. 471 (Lembaran Negara No. 39 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang 11 504
5 Tahun 1954 01-Feb-1954 Keanggotaan Republik Indonesia Dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development) 16 515
6 Tahun 1954 09-Feb-1954 Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat 19 518
7 Tahun 1954 27-Feb-1954 Pemindahan Kekuasaan Menteri Urusan Pegawai Kepada Perdana Menteri Berhubung Dengan Penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai 21 522
8 Tahun 1954 12-Mar-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 23 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1950) Tentang Peraturan Tambahan Istirahat Luar Negeri Sebagai Undang-Undang 28 534
9 Tahun 1954 13-Mar-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 24 Tahun 1951 Tentang Pengubahan Beberapa Pos Tarip Bea Masuk (Lembaran-Negara No. 104 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang 31 537
10 Tahun 1954 13-Mar-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1952 Sebagai Undang-Undang 32 538
24 Tahun 1954 13-Jul-1954 Penetapan Undang-Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah
34 Tahun 1954 13-Nop-1954 Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accontant") 103 705

Undang-Undang Darurat[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1954 02-Jan-1954 Mempersatukan Opsenten Yang Berlaku Dalam Tahun 1953, Atas Cukai Dari Beberapa Jenis Barang Dalam Pokoknya Kenaikan Jumlah Cukai Atas Alkohol Sulingan Dalam Negeri Dan Bir Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir 1 500
2 Tahun 1954 04-Jan-1954 Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan 5 501
3 Tahun 1954 04-Jan-1954 Mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) 6 502
4 Tahun 1954 07-Jan-1954 Guna Menetapkan Waktu Berlakunya Aturan Hukuman Yang Termaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Ordonansi (Staatsblad Indonesia 1948 No. 141) Untuk Selanjutnya 12 498
5 Tahun 1954 02-Mar-1954 Pemungutan Tambahan Pembayaran Atas Pengiriman Uang Ke Luar Negeri 22 525
6 Tahun 1954 15-Apr-1954 Mengubah Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 28), Tentang Peraturan Pemberian Pensiun Dan Onderstand Kepada Para Anggota Tentara Angkatan Darat 50 566
7 Tahun 1954 03-Mei-1954 Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya 54 573
8 Tahun 1954 12-Jun-1954 Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat 65 594
10 Tahun 1954 12-Jun-1954 Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatschappj (B.V.M.) Nv 67 596
11 Tahun 1954 31-Des-1954 Amnesti Dan Abolisi 156 730
12 Tahun 1954 31-Des-1954 Pengubahan "Krosok-Ordonnantie 1937" (Lembaran-Negara Tahun 1937 No. 604) 147 731

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1954 1956

1955


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1955 03-Mar-1955 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar Yang Syah Dari Uang Kertas Pemerintah Yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *) 10 768
2 Tahun 1955 25-Mar-1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Statistik *) 16 778
3 Tahun 1955 25-Mar-1955 Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi Bea-Keluar-Umum 1949 *) 17 779
4 Tahun 1955 29-Mar-1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 59 Tahun 1952) Tentang Penyelesaian Hutang Negara Di Zaman Revolusi Sebagai Undang-Undang *) 19 785
5 Tahun 1955 07-Apr-1955 Pengubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran-Negara No. 36 Tahun 1953 ), Tentang Pemberian Tunjangan Yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia *) 20
6 Tahun 1955 13-Mei-1955 Biaya Surat Kenal Lahir Dan Surat Kenal Mati *) 26 800
7 Tahun 1955 03-Jun-1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang *) 29 808
8 Tahun 1955 15-Jun-1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan Gaji Militer 1950, Seperti Yang Termuat Dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 5 Tahun 1950 Dan diubah dengan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-Undang *) 35 819
9 Tahun 1955 15-Jun-1955 Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta *) 43 827
10 Tahun 1955 21-Jul-1955 Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet Dan Facultit Menjadi Universitas Dan Fakultas *) 44 841
11 Tahun 1955 01-Ags-1955 Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-Muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953) 47 844
12 Tahun 1955 16-Ags-1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (Tentang Mengubah "Indonesische Comptabilteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) Dan "Indonesische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang *) 49 580

Undang-Undang Darurat[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
7 Tahun 1955 03-Jun-1955 Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 Untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Darurat Republik Indonesia Serikat Nomor 6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang *) 29 808
9 Tahun 1955 15-Jun-1955 Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta *) 43 827

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1955 1957

1956

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1956 10-Feb-1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *) 2 941
2 Tahun 1956 04-Okt-1956 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No.4 Tahun 1956) 46 1061
3 Tahun 1956 09-Okt-1956 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante 50 1064
4 Tahun 1956 24-Nop-1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 55 1091
5 Tahun 1956 19-Mar-1956 Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia Pada Persetujuan Timah Internasional 1953 13
6 Tahun 1956 19-Mar-1956 Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia *) 14 971
7 Tahun 1956 23-Mar-1956 Perpanjangan Jangka Waktu Masa-Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 *) 18 973
8 Tahun 1956 23-Mar-1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah *) 19
9 Tahun 1956 23-Mar-1956 Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah *) 20
10 Tahun 1956 26-Mar-1956 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1954 Tentang Dasar Hukum Keputusan Kepala Daerah Otonom Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya" Sebagai Undang-Undang Dan Tentang Peraturan Pembagian Kekuasaan Dalam Keadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah Tidak Ada Atau Tidak Dapat Menjalankan Tugas Kewajibannya *) 22 974

Undang-Undang Darurat[sunting]

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1956 02-Okt-1956 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat 45 1060
2 Tahun 1956 04-Okt-1956 Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No.4 Tahun 1956) 46 1061
3 Tahun 1956 09-Okt-1956 Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Konstituante 50 1064
4 Tahun 1956 24-Nop-1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 55 1091
5 Tahun 1956 24-Nop-1956 Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 56 1091

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1956 1958

1957

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
71 Tahun 1957 26-Okt-1957 Penetapan UU Drt 10-1954 Tentang Nasionalisasi Bataviasche Verkeers Maatchappij N.V. (B.V.M.) (Ln 1954-67) Sebagai Undang-Undang 153 1469
73 Tahun 1957 05-Des-1957 Perubahan UU Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 159

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1957 1959

1958

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1958 13-Jan-1958 Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir
2 Tahun 1958 11-Jan-1958 Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
3 Tahun 1958 19-Nop-1957 Penempatan Tenaga Asing
4 Tahun 1958 10-Feb-1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Penyerahan Dan Penguasaan, Kepunyaan Persediaan Atau Dalam Milik, Penyimpanan, Pengangkutan Atau Pembawaan Kawat-Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Idzin"
8 Tahun 1958 27-Feb-1958 Penetapan UU Drt 9-1954 Tentang Pengubahan Nama Propinsi Sunda-Kecil Menjadi Propinsi Nusa Tenggara (Ln 1954-66) Sebagai Undang-Undang 18 1545
14 Tahun 1958 20-Mar-1958 Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Kedudukan Wilajah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede Dan Ngawen", (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 5), Sebagai Undang-Undang
62 Tahun 1958 29-Jul-1958 Kewarganegaraan Republik Indonesia 113 1647
78 Tahun 1958 14-Okt-1958 Penanaman Modal Asing
86 Tahun 1958 27-Des-1958 Nasionalisasi Perusahaan Perusahaan Milik Belanda

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1958 1960

1959

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
5 Tahun 1959 09-Mar-1959 Pengubahan "Regeling Van Het Beroep In Belastingzaken"
9 Tahun 1959 02-Apr-1959 Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo Dari Kewajiban Untuk Menggantikan Uang

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1959 1961

1960


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1960 05-Jan-1960 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 1921
5 Tahun 1960 24-Sep-1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 104 2043
6 Tahun 1960 24-Sep-1960 Sensus 105 2044

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1960 1962

1961

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1961 04-Feb-1961 Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang 3 2124
3 Tahun 1961 25-Feb-1961 Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-Kantor 14 2153
8 Tahun 1961 29-Apr-1961 Wajib Kerja Sarjana 207 2270
9 Tahun 1961 10-Mei-1961 Pengumpulan Uang Atau Barang 214 2273
11 Tahun 1961 Pemberantasan Kegiatan Subversi 36 2900
20 Tahun 1961 26-Sep-1961 Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1961 1963

1962

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1962 Karantina Laut
2 Tahun 1962 Karantina Udara
5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah 10 2387
6 Tahun 1962 05-Mar-1962 Wabah 12 2390
7 Tahun 1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
8 Tahun 1962 Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
10 Tahun 1962 Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. Dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
11 Tahun 1962 Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum
12 Tahun 1962 16-Ags-1962 Bank Pembangunan Swasta 58 2489

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1962 1964

1963

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-Undang
2 Tahun 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1962 Tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 50) Menjadi Undang-Undang
3 Tahun 1963 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 51), Menjadi Undang-Undang
4 Tahun 1963 Penetapan Pp Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor Yang Diimpor Kedalam Daerah Pabean Indonesia, Menjadi Undang-Undang
5 Tahun 1963 Tanda Kehormatan Bintang Jasa Presiden Republik
6 Tahun 1963 Tenaga Kesehatan
7 Tahun 1963 Farmasi
8 Tahun 1963 Penambahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1962 (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1962 –- Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 27)
9 Tahun 1963 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1963

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1963 1965

1964


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
16 Tahun 1964 Bagi Hasil Perikanan
17 Tahun 1964 Larangan Penarikan Cek Kosong
18 Tahun 1964 Wajib Kerja Tenaga Para-Medis
19 Tahun 1964 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
20 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No.38 Prp. Tahun 1960 Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
21 Tahun 1964 Pengadilan Landreform
22 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
23 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
24 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932
25 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Aturan Bea Materai 1921
26 Tahun 1964 Pemberian Perangsang Penanaman Modal
27 Tahun 1964 Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan-Pajak Pendapatan
28 Tahun 1964 Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaranpengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
29 Tahun 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
30 Tahun 1964 Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
31 Tahun 1964 Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
32 Tahun 1964 Peraturan Lalu-Lintas Devisa
33 Tahun 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang
34 Tahun 1964 Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
35 Tahun 1964 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Untuk Tahun 1963 (Undang-Undang No. 9 Tahun 1963 (Lembaran-Negara Tahun L963 No.91). Pasal
36 Tahun 1964 Pungutan Istimewa Atas Impor Untuk Pembiayaan Pembangunan Jalan Raya Lintas Sumatera

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1964 1966

1965

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan-atau Penodaan Agama
3 Tahun 1965 Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan Raya
4 Tahun 1965 10-Mei-1965 Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
5 Tahun 1965 Pembentukan Kota Praja Palangkaraya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
6 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun !956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
9 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
10 Tahun 1965 Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah UU Drt No. 7 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
11 Tahun 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang
12 Tahun 1965 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1962, Tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 44) Menjadi Undang-Undang
13 Tahun 1965 Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Mahkamah Agung
14 Tahun 1965 Perkoperasian
15 Tahun 1965 Veteran Republik Indonesia
16 Tahun 1965 23-Ags-1965 Pencabutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang Undang No. 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 42)
18 Tahun 1965 01-Sep-1965 Pokok-Pokok Pemerintah Daerah

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1965 1967

1966


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1966 Penarikan Diri Republik Indonesia Dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
2 Tahun 1966 Hygiene
3 Tahun 1966 Kesehatan Jiwa
4 Tahun 1966 Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
5 Tahun 1966 Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia Dan Malaysia
6 Tahun 1966 Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun Dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
7 Tahun 1966 Persetujuan Antara Pemerintah Kerajaan Belanda Dan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Soal-Soal Keuangan
8 Tahun 1966 Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
9 Tahun 1966 Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
10 Tahun 1966 Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
13 Tahun 1966 Perubahan Dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
14 Tahun 1966 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1967

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1966 1968

1967

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1967 Penanaman Modal Asing
2 Tahun 1967 Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund Dan Bank For Reconstruction And Development (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 36)
3 Tahun 1967 Dewan Pertimbangan Agung
4 Tahun 1967 Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, Tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers
5 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
6 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan
7 Tahun 1967 Veteran Republik Indonesia
8 Tahun 1967 Perubahan Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
10 Tahun 1967 Perubahan Dan Tambahan Atas Perubahan Dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
11 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
12 Tahun 1967 Pokok-Pokok Perkoprasian
13 Tahun 1967 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
14 Tahun 1967 Pokok-Pokok Perbankan

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1967 1969

1968

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
6 Tahun 1968 03-Jul-1968 Penanaman Modal Dalam Negeri 33 2853
7 Tahun 1968 Perubahan Pasal 3 UU 6-1962 Tentang Wabah

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1968 1970

1969

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1969 Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden Dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang
2 Tahun 1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
3 Tahun 1969 Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
4 Tahun 1969 10-Apr-1969 Pernyataan Tidak Berlakunya UU 2-1958 Tentang Persetujuan Perjanjian Antara RI Dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
5 Tahun 1969 05-Jul-1969 Pernyataan Berbagai Penpres Dan Perpres Sebagai Undang-Undang 36 2900
6 Tahun 1969 05-Jul-1969 Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 37 2901
7 Tahun 1969 05-Jul-1969 Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 38 2902
9 Tahun 1969 01-Ags-1969 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 16- Tambahan Lembaran Negara No. 2890) Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang 40 2904
12 Tahun 1969 10-Sep-1969 Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat 47 2907
14 Tahun 1969 19-Nop-1969 Ketentuan Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
15 Tahun 1969 Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
16 Tahun 1969 17-Des-1969 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1969 1971

1970

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1970 12-Jan-1970 Keselamatan Kerja. 1 2918
2 Tahun 1970 Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.
3 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.
4 Tahun 1970 Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang
5 Tahun 1970 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
6 Tahun 1970 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
7 Tahun 1970 Penghapusan Pengadilan Landreform
8 Tahun 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
9 Tahun 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1944
10 Tahun 1970 Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959
11 Tahun 1970 07-Ags-1970 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penananaman Modal Asing 46 2943
12 Tahun 1970 07-Ags-1970 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penananaman Modal Dalam Negeri 47 2944
13 Tahun 1970 Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
14 Tahun 1970 17-Des-1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 74 2951

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1970 1972

1971

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
3 Tahun 1971 29-Mar-1971 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 19 2958
7 Tahun 1971 18-Mei-1971 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan 32 2964

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1971 1973

1972

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1972 06-Mar-1972 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972-1973
2 Tahun 1972 13-Jun-1972 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971-1972
3 Tahun 1972 28-Jul-1972 Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
4 Tahun 1972 09-Nop-1972 Perubahan Dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang Dan Tentang Urutan Derajat-Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang
5 Tahun 1972 13-Des-1972 Perhitungan Anggaran Tahun 1968
6 Tahun 1972 13-Des-1972 Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1972 1974

1973

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1973 06-Jan-1973 Landas Kontinen Indonesia
2 Tahun 1973 12-Jan-1973 Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal Vi Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
3 Tahun 1973 14-Mar-1973 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
4 Tahun 1973 08-Jun-1973 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
5 Tahun 1973 16-Jul-1973 Badan Pemeriksa Keuangan
6 Tahun 1973 08-Des-1973 Perjanjian Antara Indonesia Dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu Antara Indonesia Dan Papua New Guinea
7 Tahun 1973 08-Des-1973 Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1973 1975

1974

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1974 02-Jan-1974 Perkawinan 1 3019
2 Tahun 1974 14-Mar-1974 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974-1975 9 3022
3 Tahun 1974 03-Jun-1974 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973-1974 29 3033
4 Tahun 1974 04-Jun-1974 Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara 32 3034
5 Tahun 1974 23-Jul-1974 Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah 38 3037
6 Tahun 1974 06-Nop-1974 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial 53 3039
7 Tahun 1974 06-Nop-1974 Penertiban Perjudian 54 3040
8 Tahun 1974 06-Nop-1974 Pokok-Pokok Kepegawaian 55 3041
9 Tahun 1974 29-Nop-1974 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Malaysia Mengenai Ekstradisi 63 3044
10 Tahun 1974 26-Des-1974 Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2971) 64 3045
11 Tahun 1974 26-Des-1974 Pengairan 65 3046

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1974 1976

1975

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1975 08-Mar-1975 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 9 3049
2 Tahun 1975 16-Jun-1975 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975 25 3057
3 Tahun 1975 27-Ags-1975 Partai Politik Dan Golongan Karya 32 3062
4 Tahun 1975 24-Nop-1975 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat 38 3063
5 Tahun 1975 24-Nop-1975 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1975 1977

1976

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1976 08-Mar-1976 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976-1977 12 3070
2 Tahun 1976 31-Mar-1976 Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970,Dan Konvensi Montreal 1971 18 3076
3 Tahun 1976 05-Mar-1976 Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 20 3077
4 Tahun 1976 27-Apr-1976 Perubahan Dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan 26 3080
5 Tahun 1976 17-Jun-1976 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976 29 3081
6 Tahun 1976 21-Jun-1976 Pengesahan Perjanjian Persahabatan Dan Kerjasama Di Asia Tenggara 30 3082
7 Tahun 1976 17-Jul-1976 Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur 35 3084
8 Tahun 1976 26-Jul-1976 Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya
9 Tahun 1976 26-Jul-1976 Narkotika 37 3086
10 Tahun 1976 26-Jul-1976 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philippina Serta Protokol 38 3070
11 Tahun 1976 22-Des-1976 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973 56 3092

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1976 1978

1977

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1977 01-Mar-1977 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 10 3097
2 Tahun 1977 30-Jun-1977 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977 44 3108

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1977 1979

1978

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1978 07-Mar-1978 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 6 3116
2 Tahun 1978 18-Mar-1978 Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Ekstradisi 12 3117
3 Tahun 1978 30-Jun-1978 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978 21 3119
4 Tahun 1978 26-Jun-1978 Perubahan Dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Dewan Pertimbangan Agung 33 3123
5 Tahun 1978 03-Ags-1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta 35 3124
6 Tahun 1978 03-Agust-1978 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar 36 3125
7 Tahun 1978 18-Des-1978 Hak Keuangan/Administratif Presiden Dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia 52 3128
8 Tahun 1978 18-Des-1978 Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir 53 3129

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1978 1980

1979

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1979 18-Jan-1979 Ekstradisi 2 3130
2 Tahun 1979 18-Jan-1979 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 6 3131
3 Tahun 1979 29-Jun-1979 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979 25 3139
4 Tahun 1979 23-Jul-1979 Kesejahteraan Anak 32 3143
5 Tahun 1979 01-Des-1979 Pemerintahan Desa 56 3153

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1979 1981

1980

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1980 10-Mar-1980 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 14 3159
2 Tahun 1980 20-Mar-1980 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 24 3163
3 Tahun 1980 28-Jun-1980 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 32 3167
4 Tahun 1980 05-Jul-1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1969/1970 34
5 Tahun 1980 05-Jul-1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1970/1971 35
6 Tahun 1980 05-Jul-1980 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1971/1972 36
7 Tahun 1980 29-Jul-1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang 42 3179
8 Tahun 1980 29-Jul-1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin 43 3171
9 Tahun 1980 29-Jul-1980 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pelembang 44 3172
10 Tahun 1980 02-Ags-1980 Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma 45 3173
11 Tahun 1980 27-Okt-1980 Tindak Pidana Suap 58 3178
12 Tahun 1980 26-Des-1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara 71 3182
13 Tahun 1980 27-Des-1980 Jalan 83 3186

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1980 1982

1981

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1981 14-Mar-1981 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 9 3191
2 Tahun 1981 01-Apr-1981 Metrologi Legal 11 3193
3 Tahun 1981 26-Jun-1981 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 24 3196
4 Tahun 1981 04-Jul-1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1972/1973 26
5 Tahun 1981 04-Jul-1981 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1973/1974 27
6 Tahun 1981 21-Jul-1981 Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Pemberantasan Uang Palsu Beserta Protokol (International Convention For The Suppression Of Counterfeiting Currency And Protocol, Geneve 1929) 36 3199
7 Tahun 1981 31-Jul-1981 Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan 39 3201
8 Tahun 1981 31-Des-1981 Hukum Acara Pidana 76 3209

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1981 1983

1982

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1982 25-Jan-1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relation And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality,1963) 2 3211
2 Tahun 1982 25-Jan-1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Mission, New York, 1969) 3 3212
3 Tahun 1982 01-Feb-1982 Wajib Daftar Perusahaan 7 3214
4 Tahun 1982 11-Mar-1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 3215
5 Tahun 1982 11-Mar-1982 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 13 3216
6 Tahun 1982 12-Apr-1982 Hak Cipta 15 3217
7 Tahun 1982 29-Jun-1982 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 29 3218
8 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975 30 3219
9 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976 31 3220
10 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977 32 3221
11 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978 33 3222
12 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979 34 3223
13 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang 40 3227
14 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 41 3228
15 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 42 3229
16 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar 43 3230
17 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin 44 3231
18 Tahun 1982 20-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado 45 3232
19 Tahun 1982 28-Ags-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 46 3233
20 Tahun 1982 19-Sep-1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri 51 3234
21 Tahun 1982 20-Sep-1982 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196 Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 52 3235

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1982 1984

1983

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1983 25-Feb-1983 Pengesahan Perjanjian Antara Ri Dan Malaysia Tentang Rejim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia Di Laut Teritorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Ri Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat 7 3248
2 Tahun 1983 28-Feb-1983 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 8 3249
3 Tahun 1983 28-Jun-1983 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 33 3255
4 Tahun 1983 28-Jun-1983 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1979/1980 34 3256
5 Tahun 1983 18-Okt-1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 44 3260
6 Tahun 1983 31-Des-1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 49 3262
7 Tahun 1983 31-Des-1983 Pajak Penghasilan 50 3263
8 Tahun 1983 31-Des-1983 Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 51 3264

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1983 1985

1984

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1984 10-Mar-1984 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 8 3268
2 Tahun 1984 05-Jun-1984 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1980/1981 17 3270
3 Tahun 1984 05-Jun-1984 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 18 3271
4 Tahun 1984 22-Jun-1984 Wabah Penyakit Menular 20 3273
5 Tahun 1984 29-Jun-1984 Perindustrian 22 3274
6 Tahun 1984 21-Jul-1984 Pos 28 3276
7 Tahun 1984 24-Jul-1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) 29 3277
8 Tahun 1984 27-Okt-1984 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 Menjadi Undang-Undang 47 3280

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1984 1986

1985

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1985 07-Jan-1985 Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 1 3281
2 Tahun 1985 07-Jan-1985 Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 2 3282
3 Tahun 1985 19-Feb-1985 Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik Dan Golongan Karya 12 3285
4 Tahun 1985 07-Mar-1985 Anggaran Pendapatan Dan Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 14 3286
5 Tahun 1985 18-Mar-1985 Referendum 29 3288
6 Tahun 1985 10-Jun-1985 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1981/1982 42 3296
7 Tahun 1985 10-Jun-1985 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 43 3297
8 Tahun 1985 17-Jun-1985 Organisasi Kemasyarakatan 44 3298
9 Tahun 1985 19-Jun-1985 Perikanan 46 3299
10 Tahun 1985 02-Okt-1985 Pencabutan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Dengan Pelabuhan Bebas Sabang 61 3307
11 Tahun 1985 22-Okt-1985 Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunications Convention) Nairobi 1982 62 3308
12 Tahun 1985 27-Des-1985 Pajak Bumi Dan Bangunan

Mencabut :

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonantie 1908, Staatsblad tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun !961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;
  2. Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);
  3. Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonantie op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun 1932 Nomor 405) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827);
  5. Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 47);
  6. Pasal 14 huruf j, k, dan l Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang.
  7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1806) yang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang
68 3312
13 Tahun 1985 27-Des-1985 Bea Meterai

Mencabut :

  • Aturan Bea Meterai 1921 (Zegelverordening 1921) (Staatsblad Tahun 1921 Nomor 498) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Prp Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 121), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 38)
69 3313
14 Tahun 1985 30-Des-1985 Mahkamah Agung 73 3316
15 Tahun 1985 30-Des-1985 Ketenagalistrikan 74 3317
16 Tahun 1985 31-Des-1985 Rumah Susun 75 3318
17 Tahun 1985 31-Des-1985 Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea
(Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)
76 3319

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1985 1987

1986

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1986 07-Mar-1986 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 19 3326
2 Tahun 1986 08-Mar-1986 Peradilan Umum 20 3327
3 Tahun 1986 04-Jun-1986 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1985/1986 39 3336
4 Tahun 1986 04-Jun-1986 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1983 40 3337
5 Tahun 1986 29-Des-1986 Peradilan Tata Usaha Negara 77 3344

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1986 1988

1987

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1987 28-Jan-1987 Kamar Dagang Dan Industri 8 3346
2 Tahun 1987 21-Feb-1987 Pengesahan "Treaty Of Mutual Respect Friendship And Coperation Between The Republik Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea" 11 3348
3 Tahun 1987 12-Mar-1987 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 12 3349
4 Tahun 1987 25-Jul-1987 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1986/1987 31 3355
5 Tahun 1987 25-Jul-1987 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1983/1984 32 3356
6 Tahun 1987 25-Jul-1987 Perhitungan Anggaran Nagara Tahun Anggaran 1984/1985 33 3357
7 Tahun 1987 19-Sep-1987 Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 42 3362
8 Tahun 1987 28-Sep-1987 Protokol 43 3363

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1987 1989

1988

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1988 01-Mar-1988 Perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri 3 3368
2 Tahun 1988 01-Mar-1988 Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 4 3369
3 Tahun 1988 10-Mar-1988 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 5 3370
4 Tahun 1988 01-Jul-1988 Pengesahan Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia 16 3374
5 Tahun 1988 05-Agust-1988 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 18 3375
6 Tahun 1988 05-Agust-1988 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1985/1986 19 3376

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1988 1990

1989

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1989 27-Mar-1989 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 5 3389
2 Tahun 1989 27-Mar-1989 Sistem Pendidikan Nasional 6 3390
3 Tahun 1989 01-Apr-1989 Telekomunikasi 11 3391
4 Tahun 1989 20-Jul-1989 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1988/1989 22 3393
5 Tahun 1989 20-Jul-1989 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1986/1987 23
6 Tahun 1989 01-Nop-1989 Paten 39 3398
7 Tahun 1989 29-Des-1989 Peradilan Agama 49 3400

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1989 1991

1990


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1990 14-Mar-1990 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 10 3403
2 Tahun 1990 19-Jul-1990 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1989/1990 40 3415
3 Tahun 1990 19-Jul-1990 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1987/1988 41 3416
4 Tahun 1990 09-Ags-1990 Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam 48 3418
5 Tahun 1990 10-Ags-1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya 49 3419
6 Tahun 1990 15-Ags-1990 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah 51 3420
7 Tahun 1990 15-Ags-1990 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung 52 3421
8 Tahun 1990 13-Okt-1990 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 75 3425
9 Tahun 1990 18-Okt-1990 Kepariwisataan 78 3427
10 Tahun 1990 30-Okt-1990 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan, Dan Ujung Pandang 80 3429
11 Tahun 1990 14-Nop-1990 Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta 84 3430

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1990 1992

1991

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1991 07-Jan-1991 Pengesahan Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Zone Of Cooperation In An Area Between The Indonesian Province Of East Timor And Northern Australia (Perjanjian Antara Ri Dan Australia Mengenai Zona Kerjasama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur Dan Australia Bagian Utara) 6 3433
2 Tahun 1991 20-Mar-1991 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/92 26 3436
3 Tahun 1991 18-Jul-1991 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1990/1991 56 3449
4 Tahun 1991 18-Jul-1991 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1988/1989 57 3450
5 Tahun 1991 22-Jul-1991 Kejaksaan Republik Indonesia 59 3451
6 Tahun 1991 16-Ags-1991 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat 64 3452
7 Tahun 1991 30-Des-1991 Perubahan Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan 93 3459

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1991 1993

1992

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1992 15-Jan-1992 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar 9 3465
2 Tahun 1992 11-Feb-1992 Usaha Perasuransian

Mencabut :

  • Ordonnantie Op Het Levensverzekering Bedrijf (S. 1941 No. 101)
13 3457
3 Tahun 1992 17-Feb-1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Mencabut :

14 3468
4 Tahun 1992 10-Mar-1992 Perumahan Dan Permukiman

Mencabut :

23 3469
5 Tahun 1992 21-Mar-1992 Benda Cagar Budaya

Mencabut :

  • Monumenten Ordonnantie No. 19 Tahun 1931 (S. 1931 No. 238) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Monumenten Ordonnantie No. 21 Th. 1934 (S. 1934 No. 515)
27 3470
6 Tahun 1992 23-Mar-1992 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/1993

Memperbarui :

Diperbarui Oleh :

28 3471
7 Tahun 1992 25-Mar-1992 Perbankan

Mencabut :

  • Aturan-Aturan Mengenai Badan-Badan Kredit Desa Dalam Propinsi-Propinsi Di Jawa Dan Madura Di Luar Wilayah Kotapraja-Kotapraja (S. 1929 No. 357);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1962 Tentang Bank Pembangunan Swasta;
  • UU No. 14 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Diganti dengan:

31 3472
8 Tahun 1992 Perfilman

Mencabut :

  • Filmordonnantie (S. 1940 No. 507)
  • UU No. 1 Pnps Tahun 1964 Tentang Pembinaan Perfilman
32 3473
9 Tahun 1992 Keimigrasian
Mencabut :
  • Toelastingbesluit (S. 1916 No. 47) Sebagaimana Telah Diubah, Terakhir Dengan S. 1949 No. 330 Dan S. 1949 No. 331;
  • UU No. 40 Drt Tahun 1950 Tentang Surat Perjalanan RI Tentang Bea Imigrasi;
  • UU No. 9 Drt Tahun 1953 Tentang Pengawasan Orang Asing;
  • UU No. 8 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Imigrasi;
  • UU No. 9 Drt Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing;
  • UU No. 14 Drt Tahun 1959 Tentang Surat Perjalanan RI Ditetapkan Menjadi UU Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1959
33 3474
10 Tahun 1992 16-Apr-1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 35 3475
11 Tahun 1992 20-Apr-1992 Dana Pensiun
Mencabut :
  • Arboiderfonsen Ordonnantie (S. 1926 No. 377)
37 3477
12 Tahun 1992 30-Apr-1992 Sistem Budidaya Tanaman
Mencabut :
  • Ordonansi Tentang Krisis Teh (S. 1933 No. 203);
  • Ordonansi Tentang Krisis Kina (S. 1933 No. 204);
  • Ordonansi Tentang Krisis Kopi Dan Kakao (S. 1933 No. 205);
  • Ordonansi Tentang Pertanaman Kina (S. 1934 No. 70);
  • Ordonansi Tentang Pengeluaran Karet Perkebunan (S. 1934 No. 342);
  • Ordonansi Tentang Pengeluaran Karet Rakyat (S. 1934 No. 343);
  • Ordonansi Tentang Pertanaman Karet (S. 1934 No. 346);
  • Ordonansi Tentang Kepentingan-Kepentingan Kapuk (S. 1935 No. 165);
  • Ordonansi Tentang Pertanaman Teh (S. 1936 No. 119);
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 Tentang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman
46 3478
13 Tahun 1992 11-Mei-1992 Perkeretaapian
Mencabut :
  • Algemeene Regelen Betreffende De Exploitatie Van Spooren Tramwegen, Bestemd Voor Algemeen Verkeer In Nederlandsch Indie (S. 1926 No. 26 Jo. No. 2950);
  • Algemeene Bepalingen Betreffende De Spoor En Tramwegen (S. 1927 No. 258);
  • Bepalingen Betreffende Den Aanleg In Het Bedrijf Der Spoorwegen (S. 1927 No. 259);
  • Bepalingen Voor De Stadstramwegen (S. 1927 No. 260);
  • Bepalingen Landelijke Tramwegen (S. 1927 No. 262);
  • Industriebaan Ordonnantie (S. 1885 No. 158 Jo S. 1938 No. 595)
47 3479
14 Tahun 1992 12-Mei-1992 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya

Mencabut :

49 3480
15 Tahun 1992 25-Mei-1992 Penerbangan

Mencabut :

53 3481
16 Tahun 1992 08-Juni-1992 Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

Mencabut :

  • Ordonansi Tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-Ketentuan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Kehewanan (S. 1912 No. 432);
  • Ordonansi Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Di Hindia Belanda (S. 1913 No. 598);
  • Ordonansi Tentang Perubahan Dan Penambahan Lebih Lanjut Peraturan Mengenai Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Di Hindia Belanda (S. 1917 No. 9);
  • Ordonansi Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Di Hindia Belanda (S. 1923 No. 289);
  • Ordonansi Tentang Perubahan Ordonansi Tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-Ketentuan Tentang Pengawasan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan Dan Polisi Kehewanan (S.
56 3482
17 Tahun 1992 24-Ags-1992 Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1991/1992

Mencabut :

  • Ketentuan-ketentuan Dalam ICW Yang Bertentangan Dengan Bentuk, Susunan Dan Isi UU Ini

Mengubah :

79 3488
18 Tahun 1992 24-Ags-1992 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1989/1990 80 3489
19 Tahun 1992 28-Ags-1992 Merek

Mencabut :

81 3490
20 Tahun 1992 31-Ags-1992 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Yogyakarta, Di Bandar Lampung Dan Di Jambi 86 3492
21 Tahun 1992 17-Sep-1992 Pelayaran

Mencabut :

  • Indische Scheepyaartswet (S. 1936 No. 700);
  • Loodsdients Ordonnantie (S. 1927 No. 62);
  • Scheepmeetings Ordonnantie (S. 1927 No. 210);
  • Binnenscheepen Ordonnantie ( S. 1927 No. 189);
  • Zeebrieven En Scheepspassen Ordonnantie (S. 1935 No. 492);
  • Bakengeld Ordonnantie (S. 1935 No. 468)
98 3493
22 Tahun 1992 17-Sep-1992 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang

Menangguhkan :

99 3494
23 Tahun 1992 17-Sep-1992 Kesehatan

Mencabut :

100 3495
24 Tahun 1992 13-Okt-1992 Penataan Ruang

Mencabut :

  • Ordonansi Pembentukan Kota (Stadvormingsordonnantie, S. 1948 No. 168)
115 3501
25 Tahun 1992 21-Okt-1992 Perkoperasian

Mencabut :

116 3502

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1992 1994

1993

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1993 11-Feb-1993 Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 10 3513
2 Tahun 1993 27-Feb-1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tangerang 18 3518
3 Tahun 1993 10-Mar-1993 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 29
4 Tahun 1993 26-Jul-1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram 66 3531
5 Tahun 1993 30-Jul-1993 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 67 3532
6 Tahun 1993 02-Ags-1993 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura 68 3533
7 Tahun 1993 02-Ags-1993 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1990/1991 69 3534

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1993 1995

1994

Daftar[sunting]

  • Nomor 1: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995.
  • Nomor 2: Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/94.
  • Nomor 3: Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1991/1992.
  • Nomor 4: Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu.
  • Nomor 5: Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
  • Nomor 6: Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
  • Nomor 7: Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Oorganisasi Perdagangan Dunia).
  • Nomor 8: Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia.
  • Nomor 9: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
  • Nomor 10: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
  • Nomor 11: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  • Nomor 12: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

1994 1996

1995

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1995 07-Mar-1995 Perseroan Terbatas 13 3587
2 Tahun 1995 31-Mar-1995 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1995/1996 16 3588
3 Tahun 1995 27-Apr-1995 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Di Bengkulu, Di Palu, Di Kendari, Dan Di Kupang 20 3592
4 Tahun 1995 27-Apr-1995 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 21 3593
5 Tahun 1995 03-Jul-1995 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 36 3600
6 Tahun 1995 03-Agust-1995 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari 44 3602
7 Tahun 1995 24-Agust-1995 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1992/1993 53 3605
8 Tahun 1995 10-Nop-1995 Pasar Modal 64 3608
9 Tahun 1995 26-Des-1995 Usaha Kecil 74 3611
10 Tahun 1995 30-Des-1995 Kepabeanan 75 3612
11 Tahun 1995 30-Des-1995 Cukai 76 3613
12 Tahun 1995 30-Des-1995 Pemasyarakatan 77 3614
13 Tahun 1995 30-Des-1995 Perhitungan Anggaran Belanja Tahun 1993/1994 84 3615

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1995 1997

1996


Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1996 08-Jan-1996 Pembentukan Pengadilan Tinggi Dili 2 3619
2 Tahun 1996 22-Mar-1996 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 34 3624
3 Tahun 1996 02-Apr-1996 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996 35 3625
4 Tahun 1996 09-Apr-1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 42 3632
5 Tahun 1996 11-Apr-1996 Pembentukan Kotamadya Kupang 43 3633
6 Tahun 1996 08-Ags-1996 Perairan Indonesia 73 3647
7 Tahun 1996 04-Nop-1996 Pangan 99 3656
8 Tahun 1996 07-Nop-1996 Pengesahan Convention On Psychotropic Substances 1971
(Konvensi Psikotropika 1971)
100 3657
9 Tahun 1996 16-Des-1996 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 111 3663

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1996 1998

1997

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1997 03-Jan-1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1994/1995 1 3666
2 Tahun 1997 03-Jan-1997 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus 2 3667
3 Tahun 1997 03-Jul-1997 Pengadilan Anak 3 3668
4 Tahun 1997 28-Feb-1997 Penyandang Cacat 9 3670
5 Tahun 1997 11-Mar-1997 Psikotropika 10 3671
6 Tahun 1997 18-Mar-1997 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 16 3672
7 Tahun 1997 18-Mar-1997 Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988
(Konvensi Pbb Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika 1988)
17 3673
8 Tahun 1997 24-Mar-1997 Dokumen Perusahaan 18 3674
9 Tahun 1997 02-Apr-1997 Pengesahan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone
(Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara)
21 3675
10 Tahun 1997 10-Apr-1997 Ketenaganukliran 23 3676
11 Tahun 1997 29-Apr-1997 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 27 3677
12 Tahun 1997 07-Mei-1997 Perubahan UU 6-1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 29 3679
13 Tahun 1997 07-Mei-1997 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten 30 3680
14 Tahun 1997 07-Mei-1997 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek 31 3681
15 Tahun 1997 09-Mei-1997 Ketransmigrasian 37 3682
16 Tahun 1997 09-Mei-1997 Statistik 39 3683
17 Tahun 1997 23-Mei-1997 Badan Penyelesaian Sengketa Pajak 40 3684
18 Tahun 1997 23-Mei-1997 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 41 3685
19 Tahun 1997 23-Mei-1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 42 3686
20 Tahun 1997 23-Mei-1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak 43 3687
21 Tahun 1997 29-Mei-1997 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 44 3688
22 Tahun 1997 09-Sep-1997 Narkotika 67 3698
23 Tahun 1997 19-Sep-1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup 68 3699
24 Tahun 1997 29-Sep-1997 Penyiaran 72 3701
25 Tahun 1997 03-Okt-1997 Ketenagakerjaan 73 3702
26 Tahun 1997 03-Okt-1997 Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 74 3703
27 Tahun 1997 03-Okt-1997 Mobilisasi Dan Demobilisasi 75 3704
28 Tahun 1997 07-Okt-1997 Kepolisian Negara Republik Indonesia 81 3710
29 Tahun 1997 08-Okt-1997 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan 82 3711
30 Tahun 1997 08-Okt-1997 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/1996 83 3712
31 Tahun 1997 15-Okt-1997 Peradilan Militer 84 3713
32 Tahun 1997 05-Des-1997 Perdagangan Berjangka Komoditi 93 3720

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1997 1999

1998

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1998 16 Februari 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang 37 3739
2 Tahun 1998 13 September 1998 Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998 65 3749
3 Tahun 1998 13 Maret 1998 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 66 3750
4 Tahun 1998 09 September 1998 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU Kepailitan Menjadi Undang-Undang 135 3778
5 Tahun 1998 28 September 1998 Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia
(Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment Or Punishment)
164 3783
6 Tahun 1998 30 September 1998 Pengesahan Konvensi Tentang Pelarangan, Pengembangan, Produksi, Penimbunan Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya
(Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling, And Use Of Chemical Weapons And Their Destruction (
171 3786
7 Tahun 1998 01 Oktober 1998 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 175 3787
8 Tahun 1998 01 Oktober 1998 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997 176 3788
9 Tahun 1998 26 Oktober 1998 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum 181 3789
10 Tahun 1998 10 Nopember 1998 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 182 3790
11 Tahun 1998 10 Nopember 1998 Perubahan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan 184 3791
12 Tahun 1998 23 Nopember 1998 Pembentukan Kabupaten Daerah Tk II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tk II Mandailing Natal 188 3794
13 Tahun 1998 30 Nopember 1998 Kesejahteraan Lanjut Usia 190 3796

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1998 2000

1999

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1999 27 Januari 1999 Pengesahan Perjanjian Antara Ri Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
(Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters)
19 3807
2 Tahun 1999 01 Februari 1999 Partai Politik 22 3809
3 Tahun 1999 01 Februari 1999 Pemilihan Umum 23 3810
4 Tahun 1999 01 Februari 1999 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 24 3811
5 Tahun 1999 05 Maret 1999 Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 33 3817
6 Tahun 1999 23 Maret 1999 Pencabutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum 34 3818
7 Tahun 1999 29 Maret 1999 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 39 3819
8 Tahun 1999 20 April 1999 Perlindungan Konsumen 42 3821
9 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 43 3822
10 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang 44 3823
11 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 45 3824
12 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Waykana, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro 46 3825
13 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara 47 3826
14 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkit 48 3827
15 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Dati II Cilegon 49 3828
16 Tahun 1999 20 April 1999 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai 50 3829
17 Tahun 1999 03 Mei 1999 Penyelenggaraan Ibadah Haji 53 3832
18 Tahun 1999 07 Mei 1999 Jasa Konstruksi 54 3833
19 Tahun 1999 07 Mei 1999 Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
(ILO Convention Number 105 Concerning The Abolition Of Forced Labour)
55 3834
20 Tahun 1999 07 Mei 1999 Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Kerja
(ILO Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment)
56 3835
21 Tahun 1999 07 Mei 1999 Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan
(ILO Convention Number 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment Aand Occupation)
57 3836
22 Tahun 1999 07 Mei 1999 Pemerintahan Daerah 60 3839
23 Tahun 1999 17 Mei 1999 Bank Indonesia 66 3843
24 Tahun 1999 17 Mei 1999 Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar 67 3844
25 Tahun 1999 19 Mei 1999 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah 72 3848
26 Tahun 1999 19 Mei 1999 Pencabutan UU 11/PNPS/Tahun 1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi 73 3849
27 Tahun 1999 19 Mei 1999 Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara 74 3850
28 Tahun 1999 19 Mei 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme 75 3851
29 Tahun 1999 25 Mei 1999 Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965
(International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination, 1965)
83 3852
30 Tahun 1999 12 Agustus 1999 Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 138 3872
31 Tahun 1999 16 Agustus 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 140 3874
32 Tahun 1999 23 Agustus 1999 Perubahan UU 3-1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 144 3876
33 Tahun 1999 23 Agustus 1999 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998 145 3877
34 Tahun 1999 31 Agustus 1999 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara RI Jakarta 146 3878
35 Tahun 1999 31 Agustus 1999 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 147 3879
36 Tahun 1999 08 September 1999 Telekomunikasi 154 3881
37 Tahun 1999 14 September 1999 Hubungan Luar Negeri 156 3882
38 Tahun 1999 23 September 1999 Zakat 164 3885
39 Tahun 1999 23 September 1999 Hak Asasi Manusia 165 3886
40 Tahun 1999 23 September 1999 Pers 166 3887
41 Tahun 1999 30 September 1999 Kehutanan 167 3888
42 Tahun 1999 30 September 1999 Jaminan Fidusia 168 3889
43 Tahun 1999 30 September 1999 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 169 3890
44 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh 172 3893
45 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong 173 3894
46 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 174 3895
47 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 175 3896
48 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 176 3897
49 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai 177 3898
50 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Boalemo 178 3899
51 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan 179 3900
52 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Lembata 180 3901
53 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 181 3902
54 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 182 3903
55 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Pembentukan Kabupaten Landak 183 3904
56 Tahun 1999 04 Oktober 1999 Rakyat Terlatih 184 3905

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

1999 2001

2000

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 2000 08 Maret 2000 Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
(ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition And The Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour)
30 3941
2 Tahun 2000 21 Maret 2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 38 3944
3 Tahun 2000 26 April 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000 53 3951
4 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum 71 3959
5 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncakjaya, dan Kota Sorong 72 3960
6 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 73 3961
7 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 74 3962
8 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu 75 3963
9 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kepulauan Mentawai 76 3964
10 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo 77 3965
11 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan 78 3966
12 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata 79 3967
13 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam 80 3968
14 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 81 3969
15 Tahun 2000 07 Juni 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak 82 3970
16 Tahun 2000 02 Agustus 2000 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 126 3984
17 Tahun 2000 02 Agustus 2000 Perubahan Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 127 3985
18 Tahun 2000 02 Agustus 2000 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 128 3986
19 Tahun 2000 02 Agustus 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 129 3987
20 Tahun 2000 02 Agustus 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 130 3988
21 Tahun 2000 04 Agustus 2000 Serikat Pekerja/Serikat Buruh 131 3989
22 Tahun 2000 04 Agustus 2000 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999 132 3390
23 Tahun 2000 17 Oktober 2000 Pembentukan Propinsi Banten 182 4010
24 Tahun 2000 23 Oktober 2000 Perjanjian Internasional 185 4012
25 Tahun 2000 20 Nopember 2000 Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 206
26 Tahun 2000 23 Nopember 2000 Pengadilan Hak Asasi Manusia 208 4026
27 Tahun 2000 04 Desember 2000 Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung 217 4033
28 Tahun 2000 20 Desember 2000 Penetapan PERPU 3-2000 Tentang Perubahan UU 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya UU 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang 240 4042
29 Tahun 2000 20 Desember 2000 Perlindungan Varietas Tanaman 241 4043
30 Tahun 2000 20 Desember 2000 Rahasia Dagang 242 4044
31 Tahun 2000 20 Desember 2000 Desain Industri 243 4045
32 Tahun 2000 20 Desember 2000 Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 244 4046
33 Tahun 2000 20 Desember 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000 245 4047
34 Tahun 2000 20 Desember 2000 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 246 4048
35 Tahun 2000 21 Desember 2000 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 250 4052
36 Tahun 2000 21 Desember 2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang 251 4053
37 Tahun 2000 21 Desember 2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang 252 4054
38 Tahun 2000 22 Desember 2000 Pembentukan Propinsi Gorontalo 258 4060

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

2000 2002

2001

Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 2001 08 Mei 2001 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Ri Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri
(Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Hongkong For The Surrender Of Fugitive Offenders)
43 4091
2 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Lhokseumawe 82 4109
3 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Langsa 83 4110
4 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Padang Sidempuan 84 4111
5 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Tanjung Pinang 85 4112
6 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Prabumulih 86 4113
7 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Lubuk Linggau 87 4114
8 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Pagar Alam 88 4115
9 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Cimahi 89 4116
10 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Tasikmalaya 90 4117
11 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Batu 91 4118
12 Tahun 2001 21 Juni 2001 Pembentukan Kota Singkawang 92 4119
13 Tahun 2001 01 Agustus 2001 Pembentukan Kota Bau-Bau 93 4120
14 Tahun 2001 01 Agustus 2001 Paten 109 4130
15 Tahun 2001 01 Agustus 2001 Merek 110 4131
16 Tahun 2001 06 Agustus 2001 Yayasan 112 4132
17 Tahun 2001 06 Agustus 2001 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1999/2000 113 4133
18 Tahun 2001 09 Agustus 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 114 4134
19 Tahun 2001 14 Nopember 2001 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2002 133 4149
20 Tahun 2001 21 Nopember 2001 Perubahan UU 31-1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 134 4150
21 Tahun 2001 21 Nopember 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 135 4151
22 Tahun 2001 23 Nopember 2001 Minyak Dan Gas Bumi 136 4152

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

2001 2003

2002

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2002 Perubahan UU 35-2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 1 4167
2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Ri 2 4168
3 Tahun 2002 Pertahanan Negara 3 4169
4 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nangan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 17 4179
5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Murung Jaya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan 18 4180
6 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan 19 4181
7 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur 20 4182
8 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara 21 4183
9 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di ProvinsivNusa Tenggara Timur 22 4184
10 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah 23 4185
11 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan 24 4186
12 Tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat 25 4187
13 Tahun 2002 Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat 26 4188
14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak 27 4189
15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang 30 4191
16 Tahun 2002 Pengesahan Traktat Mengenai Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan Dan Benda-Benda Langit Lainnya, 1967
(Treaty On Principles Concerning The Activities Of States In The Exploration And Use Of Outer Space, Including The Moon And Other Celestial Bodies, 1967)
34 4195
17 Tahun 2002 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2000 69 4208
18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 84 4219
19 Tahun 2002 Hak Cipta 85 4220
20 Tahun 2002 Ketenagalistrikan 94 4226
21 Tahun 2002 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 99 4229
22 Tahun 2002 Grasi 108 4234
23 Tahun 2002 Perlindungan Anak 109 4235
24 Tahun 2002 Surat Utang Negara 110 4236
25 Tahun 2002 Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 111 4237
26 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua 129 4245
27 Tahun 2002 Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat 130 4246
28 Tahun 2002 Bangunan Gedung 134 4247
29 Tahun 2002 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2003 136 4249
30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 137 4250
31 Tahun 2002 Partai Politik 138 4251
32 Tahun 2002 Penyiaran 139 4252

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

2002 2004

2003

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, Dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 21 4264
2 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 22 4265
3 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 23 4266
4 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara 24 4267
5 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 25 4268
6 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo 26 4269
7 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 27 4270
8 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur 28 4271
9 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara 29 4272
10 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara 30 4273
11 Tahun 2003 Perubahan UU 53-1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam 31 4274
12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 37 4277
13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan 39 4279
15 Tahun 2003 Penetapan PERPU 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang 45 4284
16 Tahun 2003 Penetapan PERPU 2-2002 Tentang Pemberlakuan PERPU 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang 46 4285
17 Tahun 2003 Keuangan Negara 47 4286
18 Tahun 2003 Advokat 49 4288
19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara 70 4297
20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 78 4301
21 Tahun 2003 Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan) 91 4309
22 Tahun 2003 Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 92 4310
23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 93 4311
24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi 98 4316
25 Tahun 2003 Perubahan UU 15-2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 108 4324
26 Tahun 2003 Perubahan UU 29-2002 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 114 4326
27 Tahun 2003 Panas Bumi 115 4327
28 Tahun 2003 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 139 4337
29 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dn Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara 144 4339
30 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat 145 4340
31 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau 146 4341
32 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah 147 4342
33 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara 148 4343
34 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di Provinsi Kalimantan Barat 149 4344
35 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua 150 4345
36 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara 151 4346
37 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan 152 4347
38 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat 153 4348
39 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu 154 4349
40 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku 155 4350
41 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Benar Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 156 4351

Catatan :

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]


Undang-Undang Republik Indonesia

2003 2005

2004

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara 5 4355
2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 6 4356
3 Tahun 2004 Perubahan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999|UU 23-1999 Tentang Bank Indonesia 7 4357
4 Tahun 2004 Kekuasaan Kehakiman 8 4358
5 Tahun 2004 Perubahan UU 14-1985 Tentang Mahkamah Agung 9 4359
6 Tahun 2004 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002 25 4371
7 Tahun 2004 Sumber Daya Air 32 4377
8 Tahun 2004 Perubahan UU 2-1986 Tentang Peradilan Umum 34 4379
9 Tahun 2004 Perubahan UU 5-1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 35 4380
10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 53 4389
11 Tahun 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara 61 4395
12 Tahun 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten 62 4396
13 Tahun 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 65 4399
14 Tahun 2004 Pembentukan Pengadilan Tinggi Gorontalo 64 4398
15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 66 4400
16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia 67 4401
17 Tahun 2004 Pengesahan Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Pbb Tentang Perubahan Iklim
(Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change)
72 4403
18 Tahun 2004 Perkebunan 85 4411
19 Tahun 2004 Penetapan PERPU 1-2004 Tentang Perubahan UU 41-1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 86 4412
20 Tahun 2004 Penetapan PERPU 2-2004 Tentang Perubahan UU 12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang 87 4413
21 Tahun 2004 Pengesahan Protokol Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati
(Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity)
88 4414
22 Tahun 2004 Komisi Yudisial 89 4415
23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 95 4419
24 Tahun 2004 Lembaga Penjamin Simpanan 96 4420
25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 104 4421
26 Tahun 2004 Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat 105 4422
27 Tahun 2004 Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi 114 4429
28 Tahun 2004 Perubahan UU 16-2001 Tentang Yayasan 115 4430
29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran 116 4431
30 Tahun 2004 Jabatan Notaris 117 4432
31 Tahun 2004 Perikanan 118 4433
32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah 125 4437
33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 126 4438
34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia 127 4439
35 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004 129 4441
36 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 130 4442
37 Tahun 2004 Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 131 4443
38 Tahun 2004 Jalan 132 4444
39 Tahun 2004 Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 133 4445
40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional 150 4456
41 Tahun 2004 Wakaf 159 4459

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2004 2006

2005

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2005 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
2 Tahun 2005 Penetapan PERPU 1-2005 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU 2-2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang
3 Tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional
4 Tahun 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten
5 Tahun 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
6 Tahun 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
7 Tahun 2005 Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
8 Tahun 2005 Penetapan PERPU 3-2005 Tentang Perubahan Atas UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
9 Tahun 2005 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
10 Tahun 2005 Penetapan PERPU 2-2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang
11 Tahun 2005 Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
12 Tahun 2005 Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
13 Tahun 2005 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
14 Tahun 2005 Guru Dan Dosen

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2005 2007

2006

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2006 Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
2 Tahun 2006 Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2003
3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4 Tahun 2006 Pengesahan International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian)
5 Tahun 2006 Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997)
6 Tahun 2006 Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999)
7 Tahun 2006 Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
8 Tahun 2006 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People'S Republic Of China On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
9 Tahun 2006 Sistem Resi Gudang
10 Tahun 2006 Penetapan PERPU 1-2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh
12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia
13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi Dan Korban
14 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006
15 Tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan
16 Tahun 2006 Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan
17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
18 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
19 Tahun 2006 Dewan Pertimbangan Presiden
20 Tahun 2006 Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Use, Stockpiling, Production And Transfer Of Anti-Personnel Mines And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi Dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel Dan Pemusnahannya)
21 Tahun 2006 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik India Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of India On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
22 Tahun 2006 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004
23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2006 2008

2007

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
2 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4 Tahun 2007 Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara
5 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara
6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat
7 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8 Tahun 2007 Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
9 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara
10 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara
11 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo
12 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat
13 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
14 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
15 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandan Biaro di Provinsi Sulawesi Utara
16 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 — 2025
18 Tahun 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, 2003 (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietnam Concerning The Delimitation Of The Continental Shelf Boundary, 2003)
19 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua
20 Tahun 2007 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama Di Bidang Pertahanan Dan Keamanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of The Philippines On Cooperative Activities In The Field Of Defense And Security)
21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum
23 Tahun 2007 Perkeretaapian
24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
25 Tahun 2007 Penanaman Modal
26 Tahun 2007 Penataan Ruang
27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
29 Tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
30 Tahun 2007 Energi
31 Tahun 2007 Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku
32 Tahun 2007 Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
33 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
34 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
35 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat
36 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur
37 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
38 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas
41 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007
42 Tahun 2007 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea (Treaty On Extradition Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea)
43 Tahun 2007 Perpustakaan
44 Tahun 2007 Penetapan PERPU 1-2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
45 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
46 Tahun 2007 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005
47 Tahun 2007 Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan (Agreement Between The Republic Of Indonesia And Australia On The Framework For Security Cooperation)
48 Tahun 2007 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2007 2009

2008

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2008 Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising Seafarers' Identity Documents Convention,1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958) 1 4800
2 Tahun 2008 Partai Politik
Mencabut:
2 4801
3 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua 3 4802
4 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua 4 4803
5 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua 5 4804
6 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua 6 4805
7 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua 7 4806
8 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua 8 4807
9 Tahun 2008 Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia 49 4834
10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Mencabut:
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas [\Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4631)
51 4836
11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik 58 4843
12 Tahun 2008 Perubahan UU 32-2004 Tentang Pemerintahan Daerah 59 4844
13 Tahun 2008 Penyelenggaraan Ibadah Haji
Mencabut:
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832)
60 4845
14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik 61 4846
15 Tahun 2008 Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana) 62 4847
16 Tahun 2008 Perubahan UU 45-2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 63 4848
17 Tahun 2008 Pelayaran
Mencabut:
  • Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493)
64 4849
18 Tahun 2008 Pengelolaan Sampah 69 4851
19 Tahun 2008 Surat Berharga Syariah Negara 70 4852
20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Mencabut:
93 4866
21 Tahun 2008 Perbankan Syariah Negara 94 4867
22 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara 95 4868
23 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara 96 4869
24 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu 97 4870
25 Tahun 2008 Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi 98 4871
26 Tahun 2008 Pembentukan Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 99 4872
27 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Sigi Di Provinsi Sulawesi Tengah 100 4873
28 Tahun 2008 Pembentukan Toraja Utara Di Provinsi Sulawesi Selatan 101 4874
29 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di Provinsi Sulawesi Utara 102 4875
30 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara 103 4876
31 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku 104 4877
32 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku 105 4878
33 Tahun 2008 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau 106 4879
34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam 107 4880
35 Tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang 112 4884
36 Tahun 2008 Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan 133 4893
37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia 139 4899
38 Tahun 2008 Pengesahan Charter Of The Association Of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) 165 4915
39 Tahun 2008 Kementerian Negara 166 4916
40 Tahun 2008 Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis 170 4919
41 Tahun 2008 Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 171 4920
42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut:
176 4924
43 Tahun 2008 Wilayah Negara 177 4925 -
44 Tahun 2008 Pornografi 181 4928 -

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2008 2010

2009

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2009 Penerbangan
Mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1992
1 4956
2 Tahun 2009 Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia 2 4957
3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004
3 4958
4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara
Mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967
4 4959
5 Tahun 2009 Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) 5 4960
6 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang 7 4962
7 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang 8 4963
8 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 9 4964
9 Tahun 2009 Badan Hukum Pendidikan 10 4965
10 Tahun 2009 Kepariwisataan
Mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990
11 4966
11 Tahun 2009 Kesejahteraan Sosial
Mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974
12 4967
12 Tahun 2009 Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau 13 4968
13 Tahun 2009 Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat 14 4969
14 Tahun 2009 Pengesahan Protocol to Prevent, Supress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) 53 4990
15 Tahun 2009 Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) 54 4991
16 Tahun 2009 Penetapan PERPU 5-2008 Tentang Perubahan Keempat UU 6-1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU 62 4999
17 Tahun 2009 Penetapan PERPU 1-2009 Tentang Perubahan UU 10-2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Menjadi UU 78 5009
18 Tahun 2009 Peternakan Dan Kesehatan Hewan 84 5015
19 Tahun 2009 Pengesahan Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockhom Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) 89 5020
20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan 94 5023
21 Tahun 2009 Pengesahan Agreement For The Implementation Of The Provision Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 Desember 1982 Relating To The Conservation And Management Of Stradding Fish Stocks And Highly Migratory Fish Stock (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Yang Berkaitan Dengan Konservasi Dan Pengelolaan Sediaan Ikan Yang Beruaya Terbatas Dan Sediaan Ikan Yang Beruaya Jauh 95 5024
22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Mencabut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992
96 5025
23 Tahun 2009 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 100 5026
24 Tahun 2009 Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 109 5035
25 Tahun 2009 Pelayanan Publik 112 5038
26 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Perubahan UU 41-2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 118 5041
27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 123 5043
28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 130 5049
29 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU 15-1997 Tentang Ketransmigrasian 131 5050
30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 133 5052
31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika 139 5058
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 140 5059
33 Tahun 2009 Tentang Perfilman 141 5060
34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang 142 5061
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 143 5062
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 144 5063
37 Tahun 2009 Tentang Penetapan PERPU 3-2009 Tentang Perubahan Atas UU 9-1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-Undang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992
145 5064
38 Tahun 2009 Tentang POS 146 5065
39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus 147 5066
40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 148 5067
41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 149 5068
42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983
150 5069
43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 152 5071
44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit 153 5072
45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
154 5073
46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 155 5074
47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2010 156 5075
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 157 5076
49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986
158 5077
50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
159 5078
51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986
160 5079
52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga 161 5080
  • LN=Lembaran Negara
  • TLN=Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2009 2011

2010

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2010 Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 58 5124
2 Tahun 2010 Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 69 5132
3 Tahun 2010 Undang-Undang Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 76 5137
4 Tahun 2010 Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Singapura Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian Barat Selat Singapura, 2009
(Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009)
81 5138
5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang GRASI 100 5150
6 Tahun 2010 Pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tentang kerjasama di bidang pertahanan
(Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation)
103 5152
7 Tahun 2010 Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2009 111 5156
8 Tahun 2010 Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang 122 5164
9 Tahun 2010 Keprotokolan
10 Tahun 2010 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011
11 Tahun 2011 Cagar Budaya
12 Tahun 2010 Gerakan Pramuka
13 Tahun 2010 Hortikultura
  • LN=Lembaran Negara
  • TLN=Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2010 2012

2011

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman 7 5188
2 Tahun 2011 Partai Politik 8 5189 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
3 Tahun 2011 Transfer Dana 39 5204
4 Tahun 2011 Informasi Geospasial 49 5214
5 Tahun 2011 Akuntan Publik 51 5215
6 Tahun 2011 Keimigrasian 52 5216
7 Tahun 2011 Mata Uang 64 5223
8 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi 70 5226 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
9 Tahun 2011 Sistem Resi Gudang 78 5231 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006
10 Tahun 2011 Perdagangan berjangka komoditi 79 5232 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
11 Tahun 2011 Anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2011 81 5233 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010
12 Tahun 2011 Pembentukan peraturan perundang-undangan 82 5234
13 Tahun 2011 Penanganan fakir miskin 83 6235
14 Tahun 2011 Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2010 90 5239
15 Tahun 2011 Penyelenggara pemilihan umum 101 5246
16 Tahun 2011 Bantuan Hukum 104 5248
17 Tahun 2011 Intelijen Negara 105 5249
18 Tahun 2011 Komisi Yudisial 106 5250 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
19 Tahun 2011 Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 107 5251
20 Tahun 2011 Rumah Susun 108 5252
21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan 111 5253
22 Tahun 2011 Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun 2012 113 5254
23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat 115 5255
24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 116 5256
  • LN=Lembaran Negara
  • TLN=Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]

Undang-Undang Republik Indonesia

2011 2013

2012

Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2012 Pengesahan Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (comprehensive Nuclear-test-ban Treaty) 1 5269
2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 22 5280
3 Tahun 2012 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 85 5301
4 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2012 87 5303
5 Tahun 2012 Pengesahan Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme
(ASEAN Convention on Counter Terrorism)
93 5306
6 Tahun 2012 Pengesahan International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) 115 5314
7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial 116 5315
8 Tahun 2012 Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 117 5316
  • LN=Lembaran Negara
  • TLN=Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar[sunting]