Peraturan Menteri Dalam Negeri/2012

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

2011 2013

2012


Nomor Tentang BN Keterangan
1 Tahun 2012 PEDOMAN PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN. 104
2 Tahun 2012 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR. 55
3 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI. 105
4 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI. 106
5 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN. 107
6 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR.
7 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH.
8 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN PATI DENGAN KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH.
9 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO DENGAN KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH.
10 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANGERANG DENGAN KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN.
11 Tahun 2012 BATAS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DENGAN KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN.
12 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KOLAKA DAN BATAS DAERAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
13 Tahun 2012 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN.
14 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
15 Tahun 2012 BATAS DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KABUPATEN BANTUL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
16 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR.
17 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.
18 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI.
19 Tahun 2012 PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI DAERAH.
20 Tahun 2012 PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
21 Tahun 2012 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.
22 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN PATI PROVINSI JAWA TENGAH.
23 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH.
24 Tahun 2012 BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.
25 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN KUDUS DENGAN KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.
26 Tahun 2012 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKAN MENJADI CALON DAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA.
27 Tahun 2012 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI.
28 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
29 Tahun 2012 PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
30 Tahun 2012 PEDOMAN PEMBERIAN NAMA DAERAH, PEMBERIAN NAMA IBU KOTA, PERUBAHAN NAMA DAERAH, PERUBAHAN NAMA IBU KOTA, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA.
31 Tahun 2012 BATAS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
32 Tahun 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013.
33 Tahun 2012 PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.
34 Tahun 2012 PEMBERIAN IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH.
35 Tahun 2012 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.
36 Tahun 2012 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA.
37 Tahun 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
38 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.
39 Tahun 2012 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
40 Tahun 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH.
41 Tahun 2012 PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.


  • BN=Berita Negara


Pranala luar[sunting]