Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
 
Langsung ke: navigasi, cari


Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013
(2013) 

PD-icon.svg Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau keputusan badan arbitrase atau keputusan badan sejenis lainnya. Karya ini tidak memiliki hak cipta. (Pasal 13 UU No. 19 Tahun 2002)

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahan, karya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat.

National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg




Indonesian Presidential Emblem black.svg



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun, dengan ini menginstruksikan :
Kepada:
  1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
  2. Sekretaris Kabinet;
  3. Jaksa Agung;
  4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  5. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
  6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
  8. Para Gubernur;
  9. Para Bupati/Walikota.
Untuk : Halaman:Inpres 01 2013.pdf/2 Halaman:Inpres 01 2013.pdf/3 Halaman:Inpres 01 2013.pdf/4

Pasal 7
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.


Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
ttd
Bistok Simbolon