Halaman:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu/3

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang­-Undang Dasar. ∗∗∗) Negara Indonesia adalah negara hukum. ∗∗∗)

BAB II
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-­undang. ∗∗∗∗) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang­-Undang Dasar. ∗∗∗) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ∗∗∗/∗∗∗∗)

---

Keterangan:

∗)	Perubahan Pertama
∗∗)	Perubahan Kedua
∗∗∗)	Perubahan Ketiga
∗∗∗∗)	Perubahan Keempat